Alasan Polri Selalu Minta Masyarakat Bayar Pajak, Apa Keuntungannya?

JAKARTA, DISWAY.ID - Korps Lalu Lintas Polri mengungkapkan alasan pihaknya selalu meminta masyarakat untuk membayar pajak. Hal itu berguna untuk mempermudah validasi data kendaraan.

"Polisi ini kok ngotot masalah pajak. Apa keuntungan yang kami dapat? Keuntungan yang kami dapat adalah validasi data," ujar Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus kepada wartawan, Kamis, 26 Januari 2023.

BACA JUGA:Dua Pelaku Pungutan Liar Ciut saat Ditangkap Polisi di Kawasan Cengkareng, Ardhie: Dua Pelaku Positif Narkoba.

Jenderal bintang satu itu mengungkapkan data kendaraan yang dimiliki kepolisian se-Indonesia saat ini sebanyak 161 juta. Namun, data itu berbeda dengan di Kementerian Dalam Negeri atau Dispenda [Dinas Pendapatan Daerah].

“Data yang ada di Kementerian Dalam Negeri atau Dispenda [Dinas Pendapatan Daerah] itu 114 juta data. Data yang ada di Jasa Raharja 108 juta,” ujar Yusri.

BACA JUGA:Viral! 8 Video Syur Terduga SPG Yamaha, Dari Pakaian Lengkap Sampai Polos

Yusri menjelaskan data kendaraan yang terdaftar di Dispenda yakni pemilik yang membayar pajak. Sementara, data yang berada di Jasa Raharja merupakan kendaraan yang memenuhi pembayaran asuransi.

Menurut Yusri, banyak yang tidak membayar sumbangan wajib di Jasa Raharja. Pemilik kendaraan yang kecelakaan justru berpotensi tak mendapat asuransi.

“Sementara aturan di Jasa Raharja kalau enggak bayar sumbangan wajib, anda kecelakaan, anda enggak dapat sebenarnya, enggak dapat asuransi. Tapi banyak yang tabrakan minta semuanya asuransi. Sementara bayar sumbangan wajib saja enggak. Tapi negara harus hadir di situ, ada hak dan kewajiban,” pungkas Brigjen Yusri.

Sumber: