Program Kendaraan Listrik Pemerintah Tidak Tepat Sasaran, Pengamat: Jauh Panggang dari Api
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno merasa khawatir pemberian insentif kendaraan listrik akan menambah kemacetan lalu lintas dan menilai jika program kendaraan listrik tidak tepat sasaran, bahkan jauh panggang dari api.-reza-
Secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.
Pemerintah tampaknya mengupayakan win-win solution (penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak).
Untuk itu, distribusi kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik, sebaiknya jangan banyak di perkotaan yang sudah padat dan macet.
Terlebih, sekitar 80 persen kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor dan pemerintah harus mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebihan.
"Jika tidak, dampaknya sudah seperti sekarang," ungkapnya.
Djoko juga menambahkan seharusnya Pemerintah Pusat harus belajar dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Asmar, Papua Selatan.
Ia mengatakan sejak tahun 2007 masyarakat Kota Agats, sudah menggunakan kendaraan listrik.
"Kesulitan mendapatkan BBM menjadikan masyarakatnya mayoritas memakai sepeda motor listrik. Ojek listrik sudah lebih dulu ada di Asmat daripada di Jakarta," tuturnya.
Maka dari itu, Djoko menilai insentif sepeda motor listrik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa.
Untuk daerah 3TP umumnya jumlah sepeda motor masih sedikit, pasokan BBM juga masih sulit dan minim sehingga harga BBM cenderung mahal.
"Sementara energi listrik masih bisa didapatkan dengan lebih murah dan diupayakan dari energi baru," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
