Banyak Proyek Mangkrak di Ancol, Konflik Stadium Kelas Internasional Jadi Sorotan

Bahkan pengusaha HL sebagai pemilik perusahaan dirugikan nyaris Rp300 miliar akibat sengketa ini. 

Terbaru, pembangunan dan pengelolaan Ancol Music Stadium di Ancol Beach City diduga berindikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan milyar rupiah.

Terkait musibah yang menimpanya tersebut, pengusaha ini kembali bersuara betapa sulitnya meraih keadilan di negeri ini.

BACA JUGA:Sudah Ada Messi, Lionel Scaloni Boyong Pemain Baru Ini Untuk Lawan Timnas Indonesia

"Di usia saya saat ini, sebenarnya sudah lelah mencari keadilan atas apa yang saya alami. Semua saya pasrahkan pada kebaikan Tuhan saja. Investasi lebih dari Rp300 miliar seakan melayang begitu saja," bebernya saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Dirinya berpendapat bahwa hukum di Indonesia sudah tumpul keatas dan hanya tajam ke bawah, khususnya investor seperti dirinya.

"Selama 13 tahun saya menjadi korban kejahatan dua oknum yang sepertinya kebal hukum. Padahal salah satu diantaranya ini  pernah jadi tersangka namun di SP3 oleh Kejaksaan Agung jaman Jaksa Agung Prasetyo, Saya kini hanya berharap apa yang saya alami tidak terjadi pada para investor lainnya," jelasnya.

BACA JUGA:Sukses Gelar Fan Meeting 2 Hari di Jakarta, Kim Seon Ho Janji Bakal Balik Lagi dan Belajar Bahasa Indonesia

Pernyataan pengusaha HL bahkan nyaris terbukti saat Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong menyebut bahwa politik internal BOD Ancol untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hingga sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. 

Salah satunya pembangunan Ancol Beach City (ABC) Mall yang kualitasnya buruk.

Tak cuma itu, Ombudsman RI pun sudah mengeluarkan surat rekomendasi adanya maladministrasi terkait perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol Dengan beberapa pihak. 

BACA JUGA:Setelah Penantian Panjang, Tottenham Segera Punya Pelatih Baru yang Digaet dari Celtic

Yakni terkait adanya aset negara diappraisal secara sepihak, padahal ada kerugian keuangan negara.

Sayangnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak merespon positif temuan Ombudsman tersebut.

"Untuk itu, saya mengajak para investor untuk belajar dari pengalaman saya. Jangan terlalu naïf dan percaya pada perusahaan milik daerah ini. Saat kita berinvestasi di lahan mereka dan terjadi dispute, maka mereka akan dengan mudah cuci tangan seakan tidak pernah tahu adanya dispute," tukasnya.

Sumber: