Ini Jawaban Jokowi saat Disinggung Isu Ada 'Sosok' Penting di Istana yang Jadi Bekingan Ponpes Al Zaytun

Ini Jawaban Jokowi saat Disinggung Isu Ada 'Sosok' Penting di Istana yang Jadi Bekingan Ponpes Al Zaytun

Mabes Polri melalui Bareskrim akan menindaklanjuti laporan terkait polemik pondok pesantren Al Zaytun.-Ponpes Al Zaytun/Facebook-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya telah secara khusus menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk selidiki kasus kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun yang berada di Indramayu, Jawa Barat, Senin 26 Juni 2023.

Jokowi yang ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pun meminta publik bersabar terhadap proses penanganan yang dilakukan dua menterinya tersebut.

"Ya sabarlah, itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," ujar Jokowi setelah meninjau Pasar Palmerah, Jakarta, Senin 26 Juni 2023.

BACA JUGA:AP II Rumuskan 5 Tantangan Sektor Penerbangan Nasional

BACA JUGA:Aturan Baru! Syarat Naik Kereta dan Pesawat saat Libur Panjang Idul Adha 2023

Jokowi pun membantah terkait adanya isu perlindungan (backing) oleh pihak istana untuk Ponpes Al Azaytun.

"Saya dong Istana? Endaklah, endak, endak, endak," ujarnya.

Diketahui Ponpes Al Zaytun tuai kontroversi dengan menjadi sorotan publik dalam belakangan hari ini, mengenai ajaran yang diduga sesat.

Ponpes Al-Zaytun diketahui menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, seperti shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, di mana ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki.

BACA JUGA:Ratusan Massa FPI Turun Kejalan Tuntut Penbubaran Al Zaytun

BACA JUGA:Jokowi Sudah Kantongi Nama Pengganti Jhonny G Plate, Siapa?

Dalam kasus tersebut pun pemerintah berencana akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana terhadap Ponpes Al-Zaytun.

Rencana penindakan akan dilakukan dan diputuskan usai Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 26 Juni 2023 sore.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: