Jelang Eksekusi Pilot Susi Air 1 Juli, OPM Minta Papua Nugini Sebagai Perantara Negosiasi
Dalam sebuah potcast, seorang petinggi Indonesia beri pesan khusus ke pimpinan OPM saat Jokowi datangi Papua. -facebook@ Jeffrey P Bomanak -
JAKARTA, DISWAY.ID – Jelang eksekusi pilot Susi Air 1 Juli, OPM Minta Papua Nugini sebagai perantara negosiasi dengan pemerintah Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jeffrey Bomanak selaku pimpinan OPM yang di posting di akun twitter @PapuaWeb.
Dalam surat terbuka yang dipostingnya, Jeffrey Bomanak telah mengimbau Perdana Menteri Papua Nugini James Marape untuk menjadi perantara netral untuk bernegosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemberontak Papua Barat yang menyandera pilot Selandia Baru untuk pembebasannya.
BACA JUGA:Transfer Sesama BCA Kena Biaya Rp 6.500, BI Fast Manjadi Gratis
BACA JUGA:Alasan Google Akan Blokir Berita Kanada di Negara Tersebut, Susul Putusan Facebook
Jeffey telah menyerukan untuk pemindahan yang aman dari Philip Mehrtens yang berusia 37 tahun, seorang kapten penerbangan yang bekerja untuk Susi Air Indonesia yang ditangkap di lapangan terbang terpencil di dataran tinggi tengah pada tanggal 7 Februari, ke lokasi yang aman di Papua yaitu Papua Nugini.
Jika Perdana Menteri Marape tidak dapat membantu Kapten Mehrtens, Bomanak juga meminta politisi PNG lainnya karena hal tersbeut tak lepas dari kesukuan sebagai orang Melanesia.
“Kami akan sangat nyaman dengan anggota parlemen Belden Namah, Lhuter Wengge, Gary Juffa, atau Powes Parkop. Kami mempercayai mereka,” tulisnya.
BACA JUGA:One Way Jalur Puncak, KBO Satlantas Polres Bogor: Gunakan Skema Situasional
BACA JUGA:Ratusan Tewas Akibat Gelombang Panas Hingga 50 Derajat Celcius di Meksiko
Permintaan pada pihak pemerintah Papua Nugini ini tak lepas dari sejarah pembebasan sandera yang salah satunya adalah seorang profesor Selandia Baru yang tinggal di Australia.
“Ini adalah salah satu dari tiga poin yang dikutip dalam pernyataan OPM yang diperlukan untuk mengakhiri krisis sandera secara damai,” paparnya.
Dalam surat terbuka tersebut Jeffrey juga menyampaikan dua syarat lainnya diantaranya:
1. Pemerintah Indonesia harus membuka diri dan berbicara dengan OPM sebagai badan politik resmi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
