Warga Bekasi Minta Pemprov Jabar Perbaiki Sistem Zonasi PPDB SMA SMK Negeri

Warga Bekasi Minta Pemprov Jabar Perbaiki Sistem Zonasi PPDB SMA SMK Negeri

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Heri Koswara melaksanakan reses sidang 2022-2023 yang ke 3, Selasa 8 Agustus 2023-Anisha Aprilia/Disway.id-

BEKASI, DISWAY.ID- Sejumlah warga masih mengeluhkan sistem PPDB Online SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sistem jalur Zonasi. Utamanya SMA Negeri Kota BEKASI.

Hal ini terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Koswara menjalani reses di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Selasa 8 Agustus 2023. 

Pada kesempatan itu, reses yang dihadiri puluhan warga itu pun kembali mengeluhkan soal PPDB SMA Negeri jalur Zonasi. 

BACA JUGA:Sekolah Negeri Vs Swasta di Kota Bekasi, Heri Koswara : PKS Akan Berjuang Agar Subsidi Anggaran Merata

Salah satu warga mengeluhkan bahwa tinggal di sekitar SMAN 14 Kota Bekasi. jarak dari rumahnya pun hanya radius 400 meter. Namun Anaknya gagal masuk jalur zonasi di SMAN 14. 

"Kebetulan saya itu sebetulnya kalau ini 24 adalah dengan SMA 14 cuma nggak kebagian itu yang jaraknya mungkin kalau radiusnya mungkin kena Pak Ya mungkin 400 Ini 400 meter apa, bisa tolong itu pak diperhatikan," keluh warga. 

BACA JUGA:Warga Keluhkan Jalan Berlubang di Kota Bekasi ke Heri Koswara, Reses Ketiga Anggota DPRD Jabar Bahas Pembangunan dan Zonasi PPDB

Terkait ini Heri Koswara menjawab bahwa, sistem zonasi pada penerapan PPDB SMA - SMK tahun ini memang ada sedikit kendala. Terutama pada jalur Zonasi. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun kata Heri, telah ambil tindakan berupa pembatalan ribuan siswa yang disinyalir berbuat curang dalam PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Barat jalur Zonasi. Tepatnya 4760 siswa. 

Kecurangan yang dimaksud lanjut Heri, yakni siswa nitip KK (kartu keluarga) ke rumah yang paling dekat dengan sekolah.

BACA JUGA:Reses Heri Koswara Sosialisasikan Program DPRD Jabar

"Nah Oleh karena itu evaluasi ini sedang dilakukan, mudah-mudahan walaupun pemerintah belum bisa menyiapkan jumlah tempat belajar ini memadai sesuai dengan jumlah lulusan SMP minimal cara rekrutmen PPDB ini Adil berbeda ," jelas Heri. 

Sementara Ketua DPD Partai Keadilan Sejahter (PKS) juga mengungkapkan bahwa Pemilu 2024 nanti, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan 24 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari hasil pemilu 2024. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: