Kasus Kekerasan di Rempang, LPSK Buka Ruang Perlindungan untuk Masyarakat

JAKARTA, DISWAY.ID-Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK)), Maneger Nasution, menanggapi kasus kekerasan di Rempang. 

Ia mengatakan pihaknya siap membuka ruang sebagai bentuk perlindungan masyarakat. 

Kasus kericuhan terjadi di Pulau Rempang, Batam, pada 7 September 2023, sedikitnya 20 warga mengalami luka berat maupun ringan.

BACA JUGA:LPSK Turun Tangan Dampingi Kasus Penganiayaan Imam Masykur, Ketua LPSK: Kami Akan Mendatangi Keluarga Korban

Dan sejumlah organisasi menyebut aparat telah menggunakan “kekuatan berlebih” dan secara “serampangan” menembakkan gas air mata.

"LPSK siap membuka ruang untuk menunjukkan perlindungan agar bisa melapor. Kami mengikutinya," kata Maneger Nasution, mengutip perbincangan Pro3 RRI, Selasa 19 September 2023. 

Maneger mengatakan skala prioritas Pemerintah hingga sampai saat ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

BACA JUGA:Deretan Bisnis Tomy Winata, Pengusaha yang Disorot di Tengah Konflik Pulau Rempang

Oleh karena itu, menurutnya negara memiliki instrumen untuk melakukan investigasi, dan penyelidikan. 

Investigasi dilakukan agar dampak protes yang dilakukan oleh masyarakat juga dengan prinsip, dan norma-norma yang ada di Indonesia.  

"Tentunya instrumen negara memiliki otoritas, apakah protes ini ada proses yang tidak sesuai dengan norma atau tidak," katanya. 

BACA JUGA:Panglima TNI Perintahkan Prajurit 'Piting' Demonstran Rempang, Kapuspen : Itu Artinya Merangkul

Maka dari itu, Maneger menegaskan seharusnya proyek yang dikenal dengan Rempang Ecocity ini bisa dipersiapkan secara matang sebelumnya. Contohnya, seperti tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia.

"Kalau mau tenang mestinya proyek sebesar itu dipersiapkan dengan matang. Salah satunya dengan melakukan pendekatan masyarakat dengan menggunakan dialog yang partisipatif," kata Maneger lagi.

Sumber: