NCW Minta Pemerintah Tunda Realisasi Proyek Rempang ECO-City Hingga Pemilu 2024 Rampung

NCW Minta Pemerintah Tunda Realisasi Proyek Rempang ECO-City Hingga Pemilu 2024 Rampung

Ketua Umum Nasional Corruption Watch, Hanifa Sutrisna meminta agar pemerintah untuk menunda realisasi proyek Rempang Eco-City hingga digelarnya Pemilu 2024.-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum Nasional Corruption Watch, Hanifa Sutrisna meminta agar pemerintah untuk menunda realisasi proyek Rempang Eco-City hingga digelarnya Pemilu 2024.

Hanifa menilai proyek tersebut bisa menimbulkan konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.

“Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu?, ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat DPP NCW, Jakarta pada Rabu, 27 September 2023.

BACA JUGA:6 Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Ditetapkan Satgas Anti Mafia Bola

BACA JUGA:IMOS Jamboride: Riding Bareng Komunitas Menyambut IMOS+ 2023

Menurutnya, jika proyek ini dipaksakan tetap berjalan maka bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin agar situasi Pemilu 2024 tidak kondusif.

Selain itu, ia menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari Proyek Rempang Eco-City mulai dari jalannya kesepakatan investasi tersebut hingga pembebasan lahan milik warga.

“Pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak,” ungkapnya.

BACA JUGA:Video Dito Ariotedjo Dipelototin Oleh Paspampres Diserbu Warganet: Bocah Ciut!

BACA JUGA:Kasus Wanita Dibunuh di Lobby Mall Central Park, Polisi Sebut Pembunuhan Berencana.

Lebih lanjut, Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres. 

"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing" ujar Hanif.

Hanif menuturkan, relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan.

"Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres jumlahnya sekitar 30 persen atau sekitar 50 triliun" tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: