BKKBN Dorong Kolaborasi Masyarakat Turunkan Stunting

JAKARTA, DISWAY.ID  - Stunting merupakan masalah kritis yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan menuntut pendekatan komprehensif melibatkan berbagai pihak. 

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, oleh karena itu, masyarakat perlu berkolabrasi.

Kolaborasi ini untuk dapat memastikan penurunan stunting 5.6 persen pertahun, sehingga Indonesia dapat mencapai target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024.

BACA JUGA:Menghilangnya Ayah Ghisca Debora Aritonang, Sempat Janjikan Refund Saat Digeruduk Reseller yang Tertipu Tiket Konser Coldplay

BACA JUGA:Pemilik Kafe Kloud Sky Senopati Akan Dipanggil Bareskrim Pasca Penemuan Ekstasi Saat Penggerebekan

Pria akrab disapa Boni ini menjelaskan, Indonesia telah mencapai kemajuan besar, antara lain penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak.

Serta peningkatan akses terhadap pekerjaan penuh dan perlindungan sosial.

Perlu diketahui, kata pria lulusan Institute of Technology Jepang ini, bahwa stunting adalah urusan bangsa dan bersama-sama untuk dipecahkan.

Misalnya, salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia sehingga kemajuan tercapai adalah dengan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Melalui Kampung KB Indonesia di antaranya berhasil mengurangi prevalensi stunting, menurunkan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. 

BACA JUGA:Tungku Sigit

BACA JUGA:Kabar Terbaru Pilot Susi Air, Egianus Kagoya: Saya Hanya Kasih Waktu Dua Bulan

"Termasuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kesuburan remaja," kata mantan Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT, saat menerima Disway.Id Group, di Jakarta 20 November 2023.

Di samping itu pemerintah melakukan segala cara untuk menurunkan angka stunting itu melalui alokasi pendanaan sebesar Rp 44 triliun, dengan rincian Rp 34 triliun melalui program pemerintah pusat serta sisanya Rp 10 triliun melalui program pemerintah daerah. 

Sumber: