Anies: Pembangunan IKN Hanya Untuk ASN Bukan Rakyat

BACA JUGA:Anies Baswedan Ungkap Strategi Pelayanan Publik Saat Debat Capres

BACA JUGA:Momen Keakraban Gibran dan Alam Ganjar Saat Debat Capres 2024 Tahap Pertama

"Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? menolak IKN dilanjutkan?" tanya Ganjar.

Merespon pertanyaan itu, Anies mengatakan, IKN merupakan contoh produk hukum Undang-Undang yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa Jakarta masih memiliki masalah seperti polusi hingga kemacetan.

Menurutnya, masalah tersebut harus diselesaikan bukan ditinggalkan dengan cara memindahkan ibukota ke IKN.

BACA JUGA:Anies Janji Bikin Pelayanan 'Hotline Paris' yang Sediakan Pengacara Gratis Bagi Masyarakat

BACA JUGA:Prabowo Subianto Kembali Tunjukan Sikap 'Gemoy' Saat Debat Pemilu 2024 Tahap Pertama

"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, tapi diselesaikan. Ketika di Jakarta menghadapi masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk itu harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai," tegas Anies.

Ia mengatakan saat bicara lalu lintas, kontribusi aparat negara dalam kemacetan hanya 4-7 persen. Jadi apabila pusat pemerintahan dipindah ke IKN maka tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua (Batavia -red). Ketika Kota Tua turun (permukaan tanah), mereka ke selatan, mereka turun ke Monas. Ditinggalkan (Kota Tua itu)," kata Anies.

"Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan," tutur dia.

Sumber: