Timnas AMIN Mengaku Kaget Dengar Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Timnas AMIN Mengaku Kaget Dengar Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengatakan film dokumenter Dirty Vote benar-benar terjadi di kehidupan.-Disway.id/Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) Sudirman Said mengaku kaget mendengar pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus," ujar Sudirman Said di Rumah Perubahan Timnas Amin, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Januari 2024.

BACA JUGA:Pernyataan Keberpihakan Jokowi Dalam Pemilu Diganyang Netizen: Dia dan Keluarganya Merasa Boleh Melakukan Apa Saja!

Sudirman Said menegaskan ASN wajib bersikap netral lantaran mereka memiliki kewenangan untuk kepentingan terhadap rakyat Indonesia.

"Karena mereka punya kewenangan publik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu. Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral, itu satu prinsip," ucap dia.

Mantan Menteri ESDM itu menilai sulit jika Jokowi berkampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, menurutnya, Jokowi melekat pada fasilitas negara.

BACA JUGA:Herannya Anies Dengar Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Dulu Ngomongnya Netral

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" ujarnya.

"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek teknis," imbuh Sudirman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

BACA JUGA:Anies Baswedan Santai Tanggapi Ucapan Jokowi 'Presiden Boleh Kampanye dan Memihak'

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Namun, Jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: