Herannya Anies Dengar Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Dulu Ngomongnya Netral

JAKARTA, DISWAY.ID - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

Anies mengaku heran dengan sikap Jokowi tersebut, karena sebelumnya Jokowi berbicara terkait netralitas penyelenggara negara dalam pemilu.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

BACA JUGA:IMX 2023 Osaka Auto Messe, Menperin: Hobi Juga Memiliki Potensi Ekonomi yang TinggiBACA JUGA:IMX 2023 Osaka Auto Messe, Menperin: Hobi Juga Memiliki Potensi Ekonomi yang Tinggi

BACA JUGA:Produksi PT Datong di Serang Disebut Ganggu Kesehatan Masyarakat, Lemtaki Investigasi

Namun, Anies meminta kepada masyarakat untuk mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu, pasalnya sikap tersebut dia anggap tidak konsisten. 

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerana dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta.

Melihat kejadian itu, Anies menegaskan dirinya berkomitmen untuk menjaga negara agar tak dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi, namun tetap di jalur hukum yang sudah ditentukan. 

BACA JUGA:Anies Baswedan Santai Tanggapi Ucapan Jokowi 'Presiden Boleh Kampanye dan Memihak'

BACA JUGA:Janji Prabowo-Gibran Untuk Warga Betawi, 1 Juta Unit Rumah Hingga Beasiswa di Sekolah Unggulan

"Di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Sumber: