Kejagung Ungkap Penanganan LPEI Bukan Satu Perkara, KPK Bisa Koordinasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait persoalan adanya dugaan permintaan penghentian penanganan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan pihaknya mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) terkait penanganan kasus itu.

Dituturkannya, hingga kini data dari Kemenkeu masih dianalisa penyidik.

BACA JUGA:Sinergitas Kemenkeu-Kejagung Tindaklanjuti Laporan Empat Perusahaan yang Terindikasi Lakukan Fraud Senilai 2,5 T di LPEI: Mirip Kasus BLBI

"Silakan teman-teman KPK kalau mau koordinasi, kasus yang dimaksud yang mana. Kami terbuka dan tidak mau ada tumpang tindih penanganan perkara di antara Aparat Penegak Hukum sesuai dengan MoU yang sudah kita sepakati," katanya kepada awak media, Rabu 20 Maret 2024.

Disebutkannya, dugaan kecurangan (fraud) di LPEI punya banyak objek perkara. Sehingga menurutnya belum tentu apa yang ditangani KPK dengan Kejagung tumpang tindih. 

"Sedangkan yang kemarin (diberikan datanya oleh Sri Mulyani) masih dipelajari dan ditelaah," sebutnya.

Menurutnya ada tiga bagian yang diaudit dan bakal ditindaklanjuti aparat penegak hukum dari hasil tim gabungan Kemenkeu, BPKP, dan JAM Datun Kejagung. Ketut menambahkan, penyerahan kepada JAM Pidsus pun baru tahap pertama dengan objek hukum empat perusahaan.

"Jadi kami perlu koordinasi dalam penanganan perkara ini. Mekanismenya sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan pada Senin (18/3) datangi Gedung Kejaksaan Agung di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

BACA JUGA:Temui Jaksa Agung, Sri Mulyani Laporkan Temuan Debitur LPEI Terindikasi Fraud Senilai 2,5 Triliun!

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan Sri Mulyani datang disebut untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Diungkapkannya, dugaan korupsi diduga dilakukan dalam beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun.

"PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar Rp144 miliar, PT PRS sebesar Rp305 miliar, katanya kepada awak media, Senin 18 Maret 2024.

Sumber: