Kemendagri Beberkan Isu Strategis 4 Daerah Otonom Baru Papua

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, membeberkan sejumlah isu strategis pada empat daerah otonom baru Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Isu strategis tersebut meliputi optimalisasi kualitas otonomi daerah, pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, sinergi kebijakan dan program nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital pemerintahan," ujar Yusharto dalam siaran pers, Sabtu 23 Maret 2024.

BACA JUGA:Lagi 2 Anggota TNI Tewas di Ndugama Derakma di Tengah Beredarnya Video Penyiksaan Warga Papua

Dirinyapun berharap dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Papua Tengah sudah in line untuk menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan rencana umum ini (isu strategis).

Menurut Yusharto, optimalisasi otonomi daerah berjalan sukses jika daerah berhasil melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta pekerjaan umum dan tata wilayah.

"Ini barangkali yang menjadi ukuran kita untuk optimalisasi kualitas otonomi daerah," ungkapnya.

BACA JUGA:Gempa Besar Guncang Keerom Papua Berkekuatan M 7.5

Sementara itu, isu strategis tentang pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga produk yang dihasilkan tidak membebani masyarakat karena harganya yang terlalu tinggi.

"Demikian juga dengan kemiskinan ekstrem, berbagai macam intervensi memperbaiki rumah layak huni sehingga bisa menjadi aset bagi masyarakat ini pun bisa menjadi salah satu strategi kita untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kategori miskin ekstrem," tuturnya.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo-Kemendagri-

Yusharto lantas mengingatkan bahwa untuk menghasilkan strategi kebijakan yang berkualitas diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, SDM juga harus terus ditingkatkan agar kapasitas para penyusun kebijakan semakin baik, serta transformasi digital pemerintahan perlu diupayakan lebih maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat semakin mudah dan cepat.

BACA JUGA:KKB Papua Tembaki Truk Berisi Warga Sipil di Yahukimo, Syukur Ada Pasukan Keamanan Sigap!

"Ini tanggung jawab kita beruntun sampai dengan ASN yang ada di tempat kita dapat menciptakan cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Cara-cara baru ini yang kita sebut inovasi," tukas Yusharto.

Sumber: