Pengamat: Masalah OPM, Pemerintah Harus Pakai Cara Komprehensif

BACA JUGA:Penembak dan Penyebar Video Eksekusi Danramil oleh OPM Diburu TNI: Kita Gunakan Drone!

Namun, Khairul menegaskan bahwa penanganan masalah Papua tidak bisa semata-mata berdasarkan pendekatan militer. 

"Bagaimanapun sejauh ini kita sudah bisa melihat dengan gamblang bahwa aksi-aksi kelompok bersenjata di Papua ini ditujukan bukan sekadar untuk mengganggu keamanan melainkan dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia," ujarnya. "Artinya, itu adalah gerakan separatis bersenjata," tambahnya.

Dalam hal ini, Khairul Fahmi menyampaikan bahwa TNI harus dapat mengatasi gerakan separatisme bersenjata sesuai dengan UU 34/2004. 

"Jadi bukan lagi sekadar OMSP tugas perbantuan pada Polri dalam penegakan hukum," jelasnya.

BACA JUGA:OPM Ancam Tumbalkan Pilot Susi Air di Medan Perang, Meyjen Nugraha: Kita Tindak Tegas!

BACA JUGA:Kapuspen Beberkan Kronologi Penyerangan OPM Terhadap Danramil Aradide

Khairul juga menyoroti pentingnya tindakan militer yang berada dalam kerangka protokol dan konvensi internasional. 

"Dengan begitu, momok pelanggaran HAM bisa dihindari sepanjang tindakan mereka sepenuhnya berada dalam ruang lingkup protokol dan konvensi," katanya.

Terakhir, Khairul menegaskan bahwa penyelesaian masalah Papua membutuhkan itikad baik dari pemerintah dan DPR. 

"Antara lain: Mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan TNI sesuai UU No. 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1)," ungkapnya. 

"Memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik dan program pembangunan yang layak, partisipatif dan akuntabel melalui perangkat-perangkat pemerintahan di Papua," tambahnya.

(Fajar Ilman)

Sumber: