Djarot Beberkan Makna Api Perjuangan Pada Rakernas PDIP Ke-5

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membeberkan makna dari obor yang diberi nama api perjuangan pada Rakernas PDI Perjuangan ke-5.

Dia menjelaskan bahwa Api Perjuangan yang biasa dipakai dalam tradisi Pekan Olah Raga Nasional (PON) itu merupakan simbol semangat juang dari para kader PDI Perjuangan.

BACA JUGA:Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu, Pengamat: Pemikiran Konyol!

BACA JUGA:PKS Nyatakan Siap Berkoalisi dengan PDIP Untuk Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024

Oleh sebab itu, dengan menyalakan Api Perjuangan tersebut, PDI Perjuangan mengajak seluruh partai politik, penyelenggara Pemilu dan pemerintah negara RI untuk belajar dari dunia olahraga. 

Dia pun menjelaskan bahwa sudah seharusnya partai politik bisa menerapkan sistem yang ada pada dunia olahraga. 

Hal itu dikarenakan dunia olahraga penuh dengan sportivitas, kejujuran, dan persaingan sehat. Maka dari itu, kecurangan sangatlah dilarang.

"Dalam olah raga, ketaatan terhadap aturan main melalui wasit yang independen dan netral bersifat wajib. Olah raga mengajarkan budaya prestasi, bukan jalan pintas," kata Djarot.

BACA JUGA:PKS Apresiasi PDIP yang Buka Peluang Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, Siap Berkoalisi?

BACA JUGA:Sekjen PDI Perjuangan Sebut Megawati Telah Kantongi 8 Nama Cagub Jakarta

"Penggunaan dopping dan berbagai bentuk kecurangan merupakan pelanggaran etika dan hukum yang berat," sambungnya.

Lebih lanjut, dia pun berharap, dengan adanya api perjuangan, bisa menjadi simbol bagi demokrasi di Indonesia yang saat ini dianggap gelap keadilan.

"Semoga kegelapan demokrasi yang saat ini melanda Indonesia bisa diatasi dengan api perjuangan dari seluruh komponen bangsa, khususnya para pemuda dan mahasiswa, kelompok civil society, pers, seniman dan budayawan, para guru besar, para politisi berjiwa kenegarawanan," ucap Djarot.

"Persatuan seluruh kelompok pro demokrasi tersebut akan menjadi fajar demokrasi guna melawan berbagai bentuk nepotisme, kolusi, dan korupsi serta penggunaan alat-alat negara dan sumber daya negara bagi kepentingan politik kekuasaan yang cenderung anti demokrasi," tandasnya.

Sumber: