Menpan RB: INA Digital Dibuat untuk Cegah Tumpang Tindih Data Bansos

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut peluncuran sistem pelayanan government technology" (GovTech), INA Digital untuk mencegah terjadinya tumpang tindih data bantuan sosial pada masyarakat.

"Jadi kalau digital ID-nya beres berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih," kata Anas, Senin, 27 Mei 2024.

Anas menjelaskan bahwa seluruh bantuan sosial, seperti beras, pupuk bersubsidi, hingga subsidi gas elpiji 3 kilogram dapat tepat sasaran melalui identitas digital berbasis data kependudukan atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

BACA JUGA:Jokowi Resmi Luncurkan Sistem Pelayanan Masyarakat GovTech INA Digital

Ia menyebut terdapat 9 layanan prioritas yang akan beroperasi lebih dulu pada September 2024 mendatang, yaitu pelayanan digital administrasi kependudukan, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, dan registrasi dokter.

Lalu, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, hingga izin penyelenggaraan event atau keramaian kepada kepolisian.

"Sekarang prioritas di 9 layanan tadi, termasuk di kependudukan, kesehatan, pendidikan. Dan secara bertahap setelah ini selesai mengembang ke yang lain untuk kementerian yang siap. Misal, Kementerian ATR menyampaikan sertipikat tanah sudah siap, nanti masuk. Tapi prioritasnya sekarang 9 tadi," ucap dia.

Anas menerangkan, pemerintah Indonesia belajar banyak dari India dan China mengenai pemanfaatan layanan berbasis elektronik untuk mencapai target pembangunan. Misal di India, target pembangunan selama 47 tahun mampu diselesaikan selama 7 tahun, karena mengadopsi identitas kependudukan digital yang disandingkan dengan pembayaran digital.

BACA JUGA:Fuad Hasan Masyhur Usai Diperiksa KPK, Sebut Maktour Travel Tak Layani Perjalanan SYL

"Itulah sebenarnya pelajaran dari China sama India. India itu target pembangunan 47 tahun cukup 7 tahun. Kenapa? Infrastruktur digital mereka jadi satu. Nah, China bisa mengurangi kemiskinan 0,6 persen karena digital id sama digital paymentnya jadi satu. Jadi tidak ada tumpang tindih lagi," tukasnya. 

Sumber: