Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Bikin Transportasi Massal ART Jelang 139 Hari Pemerintahannya Berakhir

JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya pada 139 hari mendatang, hadir membuka rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII tahun 2024.

Dalam memberikan kata sambutan, Jokowi menyoroti kemacetan di sejumlah kota saat ini.

"Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di Indonesia sudah mulai macet. Pak Walikota Balikpapan, Balikpapan sudah macet. Surabaya sudah macet. Bandung, Pak Walikota Bandung. Sudah macet Bandung. Medan sudah macet. Semuanya. Sudah mulai macet," kata Jokowi di Balikpapan, Selasa, 4 Juni 2024.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun transportasi publik baru yang biaya pembangunannya jauh lebih murah.

BACA JUGA:Kemenhub Dukung Penuh Penyediaan Alat Transportasi Rendah Emisi di IKN

Transportasi publik tersebut adalah autonomous-rail rapid transit (ART).

"Sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet, bisa tiga gerbong, dua gerbong, atau satu gerbong," ujar Jokowi.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ART jauh lebih murah bila dibandingkan transportasi umum.

"Oleh sebab itu, sekali lagi rencana kota mengenai transportasi kota, transportasi umum udah harus disiapkan, kalau kita bayangannya selalu Subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama itu itu per km Rp 1,1 triliun per km, sekarang sudah Rp 2,3 triliun per km, tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 km Rp 2,3 triliun," ucap Jokowi.

"Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari yang subway, kereta cepat itu Rp780 miliar per km," lanjutnya.

BACA JUGA:PT KAI Pamer Sistem Perkeretaapian Indonesia di Depan Menteri Transportasi Thailand

Untuk itu, Presiden menawarkan ART sebagai alternatif penyediaan transportasi publik yang relatif terjangkau oleh APBD kota.

Pembiayaan yang ditawarkan Presiden berupa subsidi dari pemerintah pusat untuk menambah kemampuan pemerintah kota dalam pengadaan ART di wilayahnya.

"Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. bisa bagi-bagi 50:50, APBN 50%, misalnya," katanya.

Sumber: