Program Tapera Banyak Ditentang Masyarakat Indonesia, Menkeu Sri Mulyani: Biar Mudah Beli Rumah!

JAKARTA, DISWAY.ID -- Setelah ramai ditentang berbagai kalangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Merespon keluhkan masyarakat dan pengusaha, yaitu mengenai pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5 persen, dan 0,5 persen ditanggung pemberi informasi kerja.

Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa memang pendapatan masyarakat telah banyak terkena beban-beban berbagai potongan, seperti pajak.

BACA JUGA:Ditunjuk Jadi Komisaris Pertambangan BUMN, Gaji Grace Natalie Tembus 3 Digit!

BACA JUGA:2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Begini Penjelasan AHY

Namun, Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pemotongan gaji tersebut juga diperlukan untuk memberi kemudahan masyarakat untuk membeli rumah, karena APBN juga telah ikut hadir dalam program itu.

“Jadi kami ingin tekankan, saya memahami beban-beban yang ada dan oleh karena itu APBN ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara dari sisi perumahan,” ujar Menteri Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, pada Selasa (11/06).

Selain itu, menurut Sri Mulyani, Pemerintah juga telah membantu meringankan beban biaya masyarakat melalui pembayaran bantuan iuran BPJS Kesehatan dan berbagai subsidi, termasuk bantuan sosial. 

“Tentu tidak cukup, ada masyarakat yang merasa dapat, tapi saya enggak dapat dan kurang dari yang mereka butuhkan, makanya APBN perlu diperkuat,” jelas Sri Mulyani.

BACA JUGA:Jokowi Langsung Buat Vlog Usai Timnas Indonesia Menang: Kemenangan Ini Buat Kita Semakin Dekat dengan Impian

BACA JUGA:Indonesia Lolos ke Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia, Jokowi: Ini Sebuah Sejarah

Sementara itu menurut Senior Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani mengatakan kebijakan program Tapera ini sebenarnya tidak memiliki urgensi yang pasti.

Karena baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerjanya sendiri, sudah sama-sama menyatakan ketidaksiapan mereka menghadapi kewajiban iuran sebesar 3 persen untuk program Tapera tersebut.

“Ini sebenarnya bukan untuk subsidi, tapi lebih untuk membangun perumahan-perumahan masyarakat. Jadi memang urgensi Tapera untuk saat ini kita belum melihat urgent,” ujar Aviliani dalam keterangan resminya pada Selasa (11/06).

Sumber: