Pemerintah Targetkan 30 Juta UMKM Melek Teknologi di Tahun 2024

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah melalui Menko Perekonomian menargetkan sebanyak 30 juta UMKM sudah melek teknologi.

Plh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan UMKM Musdhalifah Machmud mengatakan hingga akhir tahun 2023, telah terdapat sekitar 25 juta pelaku usaha atau sekitar 39 persen dari total jumlah UMKM yang ada di Indonesia. 

Menurut Musdhalifah, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya sekedar onboarding.

BACA JUGA: Tren Live Streaming E-commerce, Mana Paling Disukai antara Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia?

BACA JUGA: Maumodal dari Maucash Beri Modal Bagi UMKM, Tingkatkan Daya Saing

Ia menjelaskan proses orientasi UMKM ke dalam platform digital merupakan peluang untuk mendorong UMKM bisa naik kelas melalui akses ke teknologi dan pasar yang lebih luas.

Agar dapat memanfaatkan sepenuhnya keberadaan platform digital, UMKM perlu didukung melalui pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat manajemen dan tata kelola bisnisnya, katanya saat jumpa pers di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juni 2024.

“Sehingga bisa melakukan diversifikasi produk, meningkatkan kualitas produk, bahkan hingga membuka akses ke pembiayaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kemenko Perekonomian selama ini melakukan proses pengkoordinasian antar pemangku kepentingan, seperti K/L terkait, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri.

BACA JUGA: Maucash Beri Akses Kemudahan Pinjaman Modal Bagi UMKM Dukung Pertumbuhan Bisnis

BACA JUGA: Asia Grassroots Forum 2024 Pertemukan Investor dan Entrepreneur, Gali Potensi Ekonomi Akar Rumput

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga terus mendorong pengembangan regulasi serta pelatihan dan pelatihan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Inisiasi Digitalisasi penjualan UMKM melalui PaDi UMKM oleh Kemen BUMN, program e-katalog produk 

UMKM dalam LKPP, juga program lain seperti pemantauan dan dukungan regulasi pembiayaan digital yang dilakukan OJK, serta inovasi dalam sistem pembayaran QRIS dan sistem pencatatan keuangan siApik yang dilakukan oleh Bank Indonesia,” tandasnya

 

Sumber: