Masyarakat Keluhkan Tempat Usaha di Permukiman, Ketua DPRD DKI Minta Pemerintah Selektif Keluarkan Izin

Apabila zonasinya termasuk wilayah permukiman, kata Pras, maka tidak boleh dijadikan untuk tempat usaha.

"Seharusnya kan mereka berkoordinasi dengan pemda yang ada aturannya. Acuannya dia gak melihat demografi di wilayahnya bahwa ini bukan untuk usaha itu. Ditabrak aja mereka, dari aturan OSS ini," jelasnya.

"Kita enggak menghambat investasi, tapi kalau semua investasi masuk ke wilayah seluruh Indonesia dibiarkan seperti ini, akhirnya yang terjadi ributlah begini," sambungnya.

BACA JUGA:Polisi Sita 1 Klip Sabu serta Alat Hisap dari Tangan Virgoun dan Teman Wanitanya

BACA JUGA:Pemenang Lelang Tak Masalah Dapat Mobil Jeep Rubicon Wrangler Milik Mario Dandy

Kendati demikian, Ketua DPRD itu meminta agar pemerintah daerah dan pusat harus berkoordinasi sebelum mengeluarkan izin usaha agar tak bentrok dengan peraturan daerah.

"Minimal dia kasih tahu kalau masuk kesitu harus izin RT/RW. Ya kalau dia berani membuat suatu kebijakan OSS ya dia harus berani turun ke lapangan, jangan dia liatnya dari awang-awang. Kita sebagai wakil rakyat di jakarta gak di kasih tau," tukasnya.

 

Sumber: