WHO Pertimbangkan Cacar Monyet sebagai Darurat Internasional, Apa Kata Kemenkes?

JAKARTA, DISWAY.ID-- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mempertimbangkan status penyakit cacar monyet (monkey pox/Mpox) sebagai darurat internasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD).

Hal ini melihat adanya peningkatan sebesar 20 persen pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya di wilayah Afrika.

BACA JUGA:Satu Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Meninggal Dunia di RSCM

BACA JUGA:Menkes Budi Gunadi : Kasus Cacar Monyet di Indonesia Bertambah 2

Diketahui, peningkatan kasus di beberapa negara disebabkan oleh clade 1b yang lebih ganas dari clade 2.

Meski begitu, belum ada keputusan terkait pertimbangan tersebut.

"Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi mpox di dunia dan mengikuti perkembangan status kedaruratan mpox beserta rekomendasi yang diberikan oleh WHO," kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M ketika dihubungi, 7 Agustus 2024.

WHO juga masih belum merekomendasikan untuk adanya pembatasan perjalanan dan perdagangan berdasarkan informasi yang tersedia tentang situasi wabah saat ini di tingkat global.

BACA JUGA:Kasus Monkeypox Bertambah, Seorang Warga Jakbar Terkonfirmasi Positif Cacar Monyet

BACA JUGA:Suspek Penderita Cacar Monyet di Tangerang Bertambah

Di samping itu, WHO telah merekomendasikan upaya pencegahan penularan bagi pelaku perjalanan sebelum, selama, dan setelah bepergian ke acara atau pertemuan nyang berisiko penularan mpox.

"Untuk pengendalian mpox, WHO mendorong untuk meningkatkan pemberian pesan risiko kepada komunitas umum maupun berisiko," tambahnya.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga mengingatkan kepada badan kekarantinaan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Kita mengingatkan tentang kewaspadaan potensi mpox sambil terus mendorong monitoring kasus yang dilaporkan, terutama di sekitar negara tetangga. SE kewaspadaan sudah dikirimkan ke seluruh badan karantina kesehatan," imbuh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid.

Sumber: