Kemenhub Konsultasi Publik Terkait Revisi Tarif PNBP Sektor Perhubungan Laut 

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Perhubungan Laut di Holiday Inn Gajah Mada. 

Adapun, kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menyampaikan bahwa revisi PP ini didorong oleh beberapa faktor. 

BACA JUGA:Kemenhub Bentuk Pusat Integrasi Data Martime, Optimalkan Informasi Pelayaran

Faktor tersebut antara lain perkembangan kebijakan makroekonomi seperti inflasi, keberatan dari para pengguna jasa transportasi laut pada tahun 2018, serta penyesuaian kebijakan terkait sistem Online Single Submission (OSS). 

Revisi ini diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola pemberian izin secara online di sektor perhubungan laut. 

"Proses penyusunan revisi PP 15 Tahun 2016 telah berlangsung sejak tahun 2018. Konsultasi publik ini diharapkan dapat mempercepat proses pengesahan RPP agar pelaksanaan pungutan tarif PNBP dapat segera berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Lollan dikutip pada Sabtu, 14 September 2024. 

Ia menekankan, terdapat perubahan yang signifikan, salah satunya dalam RPP ini adalah pengurangan jumlah tarif yang tercantum dalam lampiran. 

Untuk jumlah tarif yang awalnya berjumlah 958, kini disederhanakan menjadi 688 tarif, atau turun sekitar 28 persen. 

BACA JUGA:Kemenhub Lakukan Kalibrasi di Bandara IKN Sebelum Dioperasikan

"Penyederhanaan ini terutama dilakukan pada tarif jasa kepelabuhanan dengan menggabungkan jasa di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dan yang sudah diusahakan secara komersial, serta menghilangkan kelas pelabuhan, kecuali pada jasa labuh," jelas Lollan. 

Selain itu, Kemenhub juga menyampaikan bahwa tarif pengawasan bongkar muat 1 persen juga dihapus berdasarkan prinsip 'no service, no pay' atau tidak ada pelayanan, tidak membayar. 

"Saya berharap kegiatan ini dapat menjaring masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tarif PNBP Sub Sektor Perhubungan Laut sehingga proses penyusunan RPP ini dapat selesai dan segara di implementasikan," jelasnya. 

Dalam rangka tindak lanjut atas kegiatan Konsultasi Publik tersebut, pengguna layanan dapat menyampaikan masukan tarif dalam RPP dimaksud dengan batas waktu maksimal hari Jum’at tanggal 27 September 2024 melalui tautan https://bit.ly/Masukan_PenggunaJasa 

Sumber: