Viral! Wine hingga Tuyul Bersertifikat Halal, BPJPH Langsung Buka Suara, Bawa-bawa Fatwa MUI

BACA JUGA:Kemenperin Dorong Perluasan IKM Halal Melalui Digitalisasi

"Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal,” terang Mamat, dikutip 2 September 2024.

Oleh karena itu, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Dzikro mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi mengenai nama-nama produk yang menimbulkan kerancuan tersebut agar tidak ada kegaduhan di kemudian hari.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya.” tegas Dzikro.

Di satu sisi, Mamat menegaskan bahwa persoalan yangg ramai dibicarakan masyarakat mengenai penamaan produk halal, bukan soal kandungan atau metode pengolahan produk halal.

BACA JUGA:Halal Indo Expo 2024, Kemenperin Berikan Konsultasi Pengajuan Sertifikat Halal

BACA JUGA:Semakin Berkembang, Kemenperin Ungkap Industri Halal Akan Topang Ekonomi Nasional

"Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya," lanjutnya.

Hal ini karena proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.

“Produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain.” jelas Mamat.

Sumber: