BKKBN dan KKP Perkuat Kolaborasi antar Stakeholder, Wujudkan SDM Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

BKKBN dan KKP Perkuat Kolaborasi antar Stakeholder, Wujudkan SDM Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono-Dok.BKKBN-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan beberapa stakeholder untuk wujudkan Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kolaborasi  BKKBN dan KKP dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) untuk menciptakan SDM Berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin 14 Oktober 2024.

BACA JUGA:Gibran: Mohon Doa agar Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Bisa Berjalan Lancar

BACA JUGA:Gibran Terima Undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dari MPR RI


BKKBN dan KKP Perkuat Kolaborasi antar Stakeholder, Wujudkan SDM Berkualitas Menuju Indonesia Emas-Dok.BKKBN-

"KKP tidak bisa bekerja sendiri dengan luasan Indonesia yang begitu besar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya

 Menteri Trenggono menambahkan, ada 17.504 pulau yang tidak bisa dijangkau secara manual.

"Kita juga sudah memiliki teknologi satelit, tapi tidak bisa menjangkau yang lebih detail lagi karena sedang dalam tahap pembangunan yang lebih baik lagi," ucapnya.

Namun, menurut menteri Trenggono, Indonesia  memiliki  kekuatan yang bisa mendukung mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu, yaitu bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla, Kepolisian RI, BKKBN. 

"Lalu, pendukung utama kita di sektor keuangan yaitu Bank Mandiri," ucap Trenggono.

BACA JUGA:Gibran Akui Dapat Bocoran Soal Calon Menteri di Kabinet Prabowo

BACA JUGA:Resmi Terapkan 16 Aturan Baru Wajib SNI, Kemenperin Pastikan Standar Produk Terpenuhi

Menteri Trenggono juga menambahkan bahwa KKP telah mengimplementasikan lima arah kebijakan Ekonomi Biru, yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: