PHI Beberkan Utang Rudy Mas'ud Cagub Kaltim: Setara 8 Juta Kilogram Beras

JAKARTA, DISWAY.ID – Ketua Padepokan Hukum Indonesia atau PHI beberkan utang Rudy Mas'ud Cagub Kaltim setara 8 juta kilogram beras yang tembus ratusan miliar rupiah.

Musyanto selaku Ketua PHI menjelaskan bahwa utang yang dimiliki oleh calon gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, sebesar Rp 137 miliar berdasarkan E-lhkpn.

Besarnya utang dari salah satu Cagub Kaltim di Pilkada 2024 menjadi isu yang terus mendapat sorotan publik. 

Musyanto menambahkan bahwa utang tersebut setara dengan sekitar 8 juta kilogram beras yang menambah dimensi lain dalam memahami skala permasalahan ini.

BACA JUGA:Bahlil Lulus S3 di UI Hanya 1.5 Tahun Diserbu Netizen: Menyala Kampus UI Kalian

BACA JUGA:UI Angkat Bicara Lulusnya Bahlil S3 dalam 1.5 Tahun: Ambil Jalur Riset

Dengan rata-rata harga beras di Kalimantan Timur mencapai Rp 17.000 per kilogram, masyarakat Kaltim mungkin akan lebih mudah membayangkan seberapa besar nilai utang ini ketika dikaitkan dengan kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi mereka.

"Seperti halnya banyak wilayah lain di Indonesia, untuk masyarakat Kalimantan Timur, beras bukan sekadar bahan pangan,” paparnya.

“Beras adalah simbol kesejahteraan dasar, dan akses terhadap pangan yang stabil menjadi barometer penting bagi kesejahteraan masyarakat," terang Musyanto.

Dengan 8 juta kilogram beras, kebutuhan pokok ribuan keluarga bisa tercukupi selama bertahun-tahun. 

Dalam hitungan yang lebih sederhana, dengan konsumsi beras rata-rata per kapita di Indonesia sekitar 114 kg per tahun, utang sebesar Rp 137 miliar ini bisa menghidupi kebutuhan beras sekitar 70.000 orang selama satu tahun.

BACA JUGA:Ngiri Bahlil Lulus S3 di UI Hanya 1.5 Tahun, Netizen: Kalian Juga Bisa Kalau Jadi Bahlil!

BACA JUGA:Pogba Ungkap Pergi dari Manchester United Usai Mourinho Hengkang, 'Hubungan Saya dan Dia Seperti Pacar'

Menurut Musyanto, konsekuensi dari besaran utang ini bukan hanya masalah ekonomi pribadi Rudy Mas'ud, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul jika ia terpilih sebagai Gubernur. 

Sumber: