Catat, Ini 4 Isu Utama Pendidikan yang Perlu Diatensi Menteri Baru

2. Akses dan Pemerataan Pendidikan

Akses dan pemerataan pendidikan masih menjadi polemik, salah satu yang menjadi sorotan adalah PPDB zonasi.

Meski tujuan dari dibuatnya jalur ini untuk meratakan pendidikan, pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru.

"Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi itu tujuannya memang sangat baik untuk pemerataan pendidikan. Tapi nyatanya, anak-anak Indonesia tidak semuanya dapat tertampung di sekolah-sekolah negeri," terangnya.

"Tentu ini menunjukkan bahwa negara gagal di dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana termaktub di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar," tandasnya.

Pada kenyataannya, anak-anak tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena terbatasnya daya tampung di sekolah negeri.

BACA JUGA:Muhammadiyah Amankan Satu Kursi, Abdul Mu'ti Diminta Prabowo Jadi Mendikdasmen

Bahkan, ada zona yang sama sekali tidak terdapat sekolah sehingga terpaksa beralih ke sekolah swasta.

Padahal, semestinya akses bagi setiap warga negara, terutama usia sekolah, untuk bersekolah diberikan secara absolut tanpa terkecuali.

"Tapi persoalannya warga miskin, anak-anak usia sekolah itu justru tidak dapat bersekolah di sekolah negeri pilihannya karena persoalan terbatasnya daya tampung gitu."

Belum lagi membicarakan tentang tingginya angka putus sekolah yang menjadi tugas rumah Kementerian Pendidikan mendatang.

Di samping itu juga infrastruktur yang mengganggu proses belajar anak, terutama di daerah-daerah terpencil.

"Data BPS juga menunjukkan 60 persen sekolah-sekolah SD di Indonesia itu dalam kondisi yang rusak. Kemudian bagaimana ketimpangan infrastruktur sekolah yang terlihat jelas antara sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa," bongkarnya.

Hal ini juga termasuk dengan akses infrastruktur digital di sekolah, seperti internet dan wifi di sekolah serta sarana prasarana yang memadai, termasuk komputer, laptop, dan sebagainya.

"Terjadi kesenjangan antara di sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Ini tentu harus segera dibenahi, dilengkapi, sehingga hak-hak anak itu terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang prima," tuturnya.

Sumber: