Catat, Ini 4 Isu Utama Pendidikan yang Perlu Diatensi Menteri Baru

Dengan fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai, siswa dapat meningkatkan kompetensi mereka.

4. Tata Kelola Satuan Pendidikan

"Tata kelola guru termasuk juga tata kelola satuan pendidikan. Kalau kita berbicara guru 10 tahun di era Jokowi ya memang rekrutmen guru honorer menjadi ASN itu dilakukan," lanjutnya.

Akan tetapi, ia menyayangkan rekrutmer guru honorer hanya terbatas menjadi guru PPPK.

"Hakikatnya PPPK ini adalah solusi atas kekurangan guru, namun sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang diharapkan oleh guru-guru honorer ya termasuk yang first graduate itu diangkat menjadi PNS tentu dengan mekanisme seleksi yang sesuai dengan amanah undang-undang ASN."

Sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun ini, pemerintah tidak lagi merekrut guu PNS, hanya PPPK saja.

"Padahal solusi jangka panjang kekurangan guru di daerah-daerah itu adalah dengan mengangkat menjadi PNS, bukan PPPK karena durasi kontraknya sangat singkat ya maksimal 5 tahun gitu. Nah itu yang menjadi persoalan."

Sedangkan seleksi PPPK juga menyisakan banyak persoalan.

"Tahun kemarin itu guru-guru PPPK yang notabene adalah aparatur sipil negara misalnya di Bandar Lampung, kemudian di Kabupaten Serang, Banten dan di Papua tidak digaji. Ada yang 6 bulan bahkan ada yang sampai 9 bulan. Nah ini kan menunjukkan bahwa tata kelola guru ASN kita, khususnya PPPK itu sangat amburadul dan jelas ini kontradiktif dengan amanah undang-undang ASN," tegasnya.

Belum lagi dengan rekrutmen PPPK tahun ini yang eksklusif hanya untuk guru honorer sekolah negeri, sedangkan guru sekolah swasta tidak diperbolehkan ikut.

"Padahal kita tahu guru-guru swasta itu juga adalah warga negara yang mana berhak untuk ikut serta di dalam pemerintahan."

Terlebih, kesejahteraan guru honorer swasta juga tidak lebih baik dari guru honorer negeri sehingga rekrutmen PPPK ini merupakan salah satu cara mengubah nasib dan memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

"Ke depan kami berharap kepada Pak Menteri Pendidikan yang baru Prof. Adul Mokti ya dan Pak Prabowo untuk kembali membuka seleksi lowongan PNS, tidak hanya PPPK."

Seperti yang diketahui memang aspek kesejahteraan, jaminan karir, hingga jaminan hari tua lebih baik guru PNS ketimbang PPPK.

4. Relevansi

Sumber: