Pojokan 225: Petuah pertama

“Titipan kekuasaan” tersebut jangan ditilep. Jangan korupsi! Titik! Begitu kira-kira pesan keras Prabowo kepada para menterinya, agar bisa menjadi teladan melawan korupsi yang telah akut di negeri ini. Bukan justru menjadi pelaku korupsi.

BACA JUGA:Pojokan 217: Monopsoni IP

“Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon, dari semua tingkatan, harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya”.

Cermin ini pun diharapkan bisa melihat wajah yang bisa menggembirakan wajah rakyat. Sehingga rakyat tidak susah bekerja, mendapat pendidikan dan kesehatan gratis, rakyat semakin cerdas, kritis dan pintar namun tetap taat konstitusi, naik tingkat kesejahteraannya, bukan bekerja untuk menaikkan kesejahteraan jabatan setelah menjabat.

“Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat, kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat”.

Petuah lain Prabowo juga ingin mewujudkan kembali swasembada pangan dan energi. Agar tak mudah menjadi pengimpor barang-barang dan minyak. Padahal sektor ini konon katanya, banyak bocornya. Bahkan sejak di dalam kandungan ibu pertiwi.

Selain mendukung kemerdekaan Palestina, Prabowo juga mewanti-wanti agar para menterinya bisa melihat wajah lain yang berbeda di cermin dengan senyum. Tak dimusuhi dan dicaci maki. Sebab Prabowo ingin demokrasi dimasa kepemimpinannya adalah demokrasi yang santun, tidak gaduh-hingar-bingar seperti sirkus atau pasar malam.

Bab petuah soal demokrasi damai, Presiden ke delapan ini telah membuktikannya. Lawan kontestasinya dirangkul dalam kabinet gemuk.

Terakhir petuah yang tertangkap tangan adalah soal memerangi kemiskinan.

“Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Bangsa yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur. Bangsa yang di mana rakyat cukup sandang, pangan, papan.

Semoga Presiden kita bersama ini tak lupa penyebab kemiskinan itu terjadi, salah satunya karena pelemahan kewenangan lembaga pemberantas kerupsi. Pun regulasi pengelolaan sumberdaya alam, usaha, ekonomi dan lainnya yang lebih banyak berpihak kepada kapitalis dan rejim global. Itu yang membuat tak bisa mewujudkan kedaulatan energi dan ekonomi.

Semoga wajah-wajah yang disuruh bercermin itu, juga bisa awas melihat kemungkinan terjadinya kerapuhan etika dan moral setelah wajah itu menjabat. (Kang Marbawi, 261024)

Sumber: