Ekonom Ungkap Dampak Pilkada Serentak 2024 ke Dunia Ekonomi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 hingga saat ini masih menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat. 

Pasalnya, kemenangan mayoritas calon kepala daerah yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi belum tentu mencerminkan dukungan langsung terhadap keberlanjutan pemerintahan.

BACA JUGA:Disdik Jelaskan Keterlambatan Pencairan KJP karena Ada Proses Pilkada

BACA JUGA:Heri Koswara dan Tri Adhianto Saling Klaim Menang Pilkada, Ini Kata Pj Wali Kota Bekasi

Di sisi lain, tingginya angka golput dibandingkan Pilkada sebelumnya juga menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar dalam kualitas demokrasi.

Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat, jika legitimasi ini lemah, stabilitas politik yang diharapkan bagi pertumbuhan ekonomi mungkin terganggu.

"Meskipun kemenangan ini dapat dianggap menciptakan stabilitas politik secara permukaan, kualitas demokrasi yang menurun dan tingginya golput bisa menjadi sumber ketidakstabilan di masa mendatang," ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Jumat 29 November 2024.

BACA JUGA:Tanggapi 130 Laporan Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2024, Bawaslu: Kita Akan Teliti!

BACA JUGA:Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Bekasi Mulai Dihitung di Tingkat Kecamatan

Menurut Achmad, jika pelanggaran seperti politik uang tidak ditangani dengan tegas, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian regulasi yang justru menghambat dunia usaha. 

Selain itu, stabilitas yang diharapkan pengusaha tidak hanya soal keberlanjutan politik, tetapi juga mencakup jaminan atas keadilan, penegakan hukum, dan pemerintahan yang bersih. 

"Tanpa itu, kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah, baik pusat maupun daerah, bisa terganggu," kata Achmad.

Selain itu, untuk menjaga dampak positif terhadap ekonomi, pemerintah perlu mendorong reformasi birokrasi di daerah, memastikan akuntabilitas pemimpin terpilih, dan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. 

BACA JUGA:Angka Golput di Pilkada Kota Bekasi Tinggi, Bisa Hanya Separuh yang Datang ke TPS

Sumber: