Kapolri Minta Dittipid PPA Tindak Tegas Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Secara Cepat

JAKARTA, DISWAY.ID - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diminta menindak tegas atas berbagai perkara yang masih terjadi. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sejauh ini diduga masih ada kesenjangan penanganan perkara dengan data yang dimiliki Komnas Perempuan dan Anak.

BACA JUGA:Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Nataru Terjadi di Tanggal Ini

BACA JUGA:Kapolri Prediksi 110 Juta Masyarakat akan Mudik di Akhir Tahun 2024

Berdasarkan data Komnas Perempuan dan Anak, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975 dan kekerasan terhadap anak 15.120. Sedangkan kasus yang ditangani oleh Unit Subdit PPA dan PPO hanya 105.475.

"Lima tahun terakhir yang ditangani oleh Unit Subdit PPA dan PPO hanya 105.475x di mana tertinggi adalah KDRT, pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, dan pemerkosaan," katanya kepada awak media, Selasa 17 Desember 2024.

Diungkapkannya, kasus kekerasan diminta harus diselesaikan dengan cara yang memberikan keadilan bagi perempuan dan anak. 

Menurutnya, tindakan tegas dari Direktorat PPA dan PPO diharapkan bisa menekan angka kekerasan bagi perempuan dan anak.

BACA JUGA:Gali Motif Pembunuhan, Kapolres Jaksel Datangi TKP Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus

BACA JUGA:Apresiasi Polri atas Berdirinya Dittipid PPA-PPO, Kowani: Langkah Maju Polri Serius Tangani Kekerasan

Sementara itu Kapolri meminta Indonesia harus berada di rangking yang lebih tinggi dalam tingkat kesetaraan gender dibandingkan negara lain. Sebab, kesetaraan gender di Indonesia telah dimulai sejak masa RA Kartini.

Dituturkannya, saat ini Indonesia berada di urutan ke-9 kesetaraan gender dibandingkan Negara Asia Timur dan Pasifik. Sedangkan di tingkat dunia berada di urutan ke-87 dari 146 negara.

"Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045 tentunya harapan kita pada saat nanti dilaksanakan lagi survey oleh World Economic Forum posisi Indonesia juga bisa menjadi nomer 4 nomer 5 terkait dengan masalah kesetaraan gender, itu tentunya cita-cita kita bersama," tuturnya.

BACA JUGA:Diduga Jadi Korban TPPO, 23 Calon Pekerja Migran Gagal Berangkat dari Bandara Soetta

Sumber: