Ombudsman Soroti Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial di Akhir Tahun 2024

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ombudsman Republik Indonesia menggelar acara Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025: Pelayanan Publik Bidang Kepegawaian, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial 2025 di Gedung Ombudsman Jumat 20 Desember 2024

Dalam paparannya, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyoroti pergeseran fokus pemerintahan saat ini dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia.

Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintahan baru yang mengutamakan peningkatan kualitas gizi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

“Setelah 10 tahun terakhir fokus pada infrastruktur, 5 tahun ke depan pemerintah tampaknya akan menitikberatkan pada pengembangan human capital. Isu-isu seperti kesehatan bermutu untuk semua dan perlindungan sosial yang lebih produktif akan menjadi prioritas," kata Robert di lokasi.

Di sektor ketenagakerjaan, Ombudsman RI mengakui kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara tiga orientasi utama: kepentingan pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja.

“Mengelola hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja adalah tantangan besar. Misalnya, upah minimum 6,5% yang ditetapkan untuk tahun depan harus bisa menjembatani daya saing perusahaan dan daya beli pekerja," ujarnya.

Kemudian perlindungan sosial menjadi salah satu fokus utama Ombudsman RI, terutama dalam mengintegrasikan bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan.

“Transformasi bansos harus berorientasi pada produktivitas. Tidak hanya memberikan bantuan konsumsi, tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi penerima manfaat. Hal ini penting agar bansos berkontribusi lebih signifikan dalam penanggulangan kemiskinan,” tambahnya.

Sepanjang tahun 2024 papar Robert, Keasistenan Utama VI Ombudsman RI mencatat 164 laporan pengaduan masyarakat, dengan isu kepegawaian mendominasi sebanyak 93 laporan (76%). 

Dari total laporan, 121 berhasil diselesaikan, sementara sisanya akan menjadi prioritas pada tahun 2025.

Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan mendapatkan penilaian tinggi dengan kategori “Hijau Tebal” atau nilai A, menunjukkan kualitas pelayanan publik yang baik. 

Namun, Ombudsman tetap mengingatkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan meskipun hasilnya memuaskan.

“Kami berharap ada dialog aktif. Media juga memiliki banyak informasi tentang isu-isu yang memerlukan perhatian Ombudsman. Kami akan terus berupaya memastikan reformasi birokrasi berdampak langsung pada masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik,” tandasnya.

Sumber: