Dua Kasus Jerat Hasto Diungkap KPK, Suap Hingga Perintangan Penyidikan

"Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya, untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK," ujar Setyo.

BACA JUGA:Oknum Ngaku Petugas Badan Gizi Nasional Datangi Calon Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Humas: Waspada Penipuan

BACA JUGA:Gawat! Ancaman PHK 60 Perusahaan Diungkap Wamenaker, Ramalan Ekonom INDEF Soal Efek DeIndustrialisasi Mulai Terlihat

Hasto Minta Saksi Berikan Kesaksian Palsu ke KPK

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa saksi perkara Harun Masiku agar tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. 

Hasto disebut meminta para saksi tidak memberikan keterangan yang memojokkan dirinya.

"Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan memberikan doktrin, memberikan penekanan, agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan," ujar Setyo.

BACA JUGA:Agenda Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh Hari ini di Masjid Raya Baiturrahman, Sirene Akan Dibunyikan 3 Menit

BACA JUGA:Tanggapan Santai Habiburokhman Atas Status Tersangka Hasto oleh KPK: Tak Ada Gunanya Berdebat Politis atau Tidak

Kini, KPK juga akan mendalami lagi kemungkinan OTT penangkapan Harun Masiku pada 8 Januari 2020 itu telah bocor dan diketahui Hasto.

"Tadi masalah OTT segala macam karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019, nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali. Hal-hal apa yang berkaitan apakah ada informasi atau mungkin dugaan-dugaan atau mereka hanya dapat selintingan saja," jelas Setyo.

Setelah KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka, Hasto kini telah dicegah berpergian ke luar negeri. 

Setyo juga menegaskan penetapan tersangka kepada Hasto disepakati secara bulat oleh lima pimpinan KPK.

"Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan, lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain, artinya di kedeputian penindakan tapi direktoratnya lengkap, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat dan itu lah yang menjadi sprindik tersebut," pungkas Setyo.

Sumber: