Ekonom Ingatkan Sikap Nonblok Pasca Indonesia Gabung Negara BRICS

JAKARTA, DISWAY.ID - Selasa 7 Januari 2025 lalu, masyarakat dikejutkan kabar bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) sebagai anggota penuh.

Atas keputusan Indonesia gabung negara BRICS itu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan sejumlah hal penting.

Keputusan ini memang telah menjadi momen penting dalam perjalanan geopolitik dan ekonomi Indonesia, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

BACA JUGA:Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Saja Risikonya?

“Bergabungnya Indonesia dengan BRICS membawa sejumlah peluang sekaligus tantangan yang patut dikaji lebih lanjut,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Rabu 8 Januari 2025.

BRICS sendiri mencakup beberapa negara dengan perekonomian terbesar di dunia, seperti Tiongkok dan India, yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Oleh karena itulah, kolaborasi yang lebih erat dalam BRICS memungkinkan Indonesia untuk memperluas ekspor komoditas, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, dan memperdalam integrasi rantai pasok global. 

“Melalui kerja sama multilateral ini, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi langsung asing (FDI) dari anggota BRICS lainnya yang memiliki surplus modal dan kapasitas teknologi yang signifikan,” tambah Achmad.

Namun demikian, Achmad juga menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan didasarkan pada persyaratan yang jelas. 

Dalam hal ini, dirinya menyatakan bahwa Indonesia perlu mengingat kembali akar kebijakan luar negeri yang berpijak pada konstitusinya, yakni bersikap nonblok dan hanya berpihak kepada kemerdekaan, kemanusiaan, serta perdamaian dunia. 

BACA JUGA:Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh BRICS, Apa Itu?

“Indonesia harus menegaskan bahwa keanggotaan di BRICS tidak boleh mengorbankan loyalitasnya kepada konstitusi dan prinsip dasar kebijakan luar negerinya,” tegas Achmad.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat posisinya di dalam BRICS dengan terus mendorong isu-isu yang relevan dengan kepentingan nasional, seperti pembangunan berkelanjutan, pengurangan kesenjangan ekonomi global, dan reformasi tata kelola ekonomi internasional. 

Hal ini tidak hanya akan membantu Indonesia mencapai tujuan ekonominya, tetapi juga memastikan bahwa peran BRICS tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Sumber: