Dari PHK Massal Hingga Pertamax Oplosan, Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dalam Bahaya

JAKARTA, DISWAY.ID - Beberapa waktu ini, sejumlah Pengamat serta Ekonom kerap menyoroti kondisi perekonomian di Indonesia dan dampaknya ke target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Pasalnya, Indonesia telah ditimpa berbagai kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dari berbagai raksasa industri di dalam negeri, contohnya seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dan PT Sanken Indonesia.

Tidak hanya itu, Indonesia juga harus berhadapan dengan kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax, dimana terdapat dugaan Pertalite (RON 90) dioplos menjadi Pertamax (RON 92).

BACA JUGA:BBPOM Jakarta Kembali Temukan Makanan Mengandung Pewarna Tekstil di Pasar Takjil Benhil

BACA JUGA:Waduh, Puluhan Napi Kabur dari Lapas Kutacane Jelang Waktu Berbuka Puasa!

Hal ini tentunya berdampak besar kepada perekonomian Indonesia. Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun per-tahun bahkan hingga angka Rp1 kuadriliun dalam kurun waktu beberapa tahun, dampak skandal ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah besar. 

“Angka tersebut hampir setara dengan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam satu tahun,” ujar Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway.id pada Senin 10 Maret 2025.

Menurut Achmad, kehilangan anggaran sebesar itu akibat praktik korupsi di tubuh BUMN bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas fiskal negara.

Salah satu dampak terbesar dari skandal ini adalah terbatasnya ruang fiskal bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

BACA JUGA:5 Alasan Investor Tetap Berani Spekulasi di Pi Network Meski Harga Coin Pi Fluktuatif

BACA JUGA:Firdaus Oiwobo Ngamuk di Sidang PSN PIK2 Dirujak Netizen: Tu Pangkat dari Kesatuan Mana?

“Jika uang sebesar itu benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan sebagaimana mestinya, maka Indonesia bisa memiliki jalan tol lebih banyak, sekolah yang lebih layak, serta fasilitas kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya.

Selain itu, Achmad menambahkan, kasus ini juga memperburuk iklim investasi di Indonesia.

“Ketika perusahaan negara yang seharusnya menjadi simbol efisiensi justru terjerat korupsi sistemik, investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” jelas Achmad.

Sumber: