DPR Dukung Instruksi Prabowo untuk Evaluasi Total BUMN: Liga Korupsi Harus Dihentikan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Danantara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Langkah ini dinilai krusial demi menciptakan efisiensi, transparansi, dan peningkatan peran BUMN dalam pembangunan nasional.

BACA JUGA:UPDATE! Daftar Megakorupsi di Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Naik ke Puncak Geser Jauh PT Timah

BACA JUGA:Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia: Posisi Puncak Ada PT Timah Total Kerugian Capai Rp300 Triliun!

Asep menilai bahwa evaluasi total terhadap BUMN sangat penting mengingat banyaknya permasalahan yang mengakar di dalam tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

"Instruksi Presiden kepada Danantara agar melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN ini sangat masuk akal. Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN di republik ini memang harus dihentikan," tegas Asep Wahyuwijaya, Selasa 30 April 2025.

Politikus NasDem tersebut juga menyoroti pentingnya restrukturisasi terhadap lebih dari 800 entitas BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, untuk menciptakan struktur yang lebih ramping, fokus, dan efisien. 

BACA JUGA:KPK Kembali Panggil Dua Anggota DPR Fraksi Nasdem terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI

BACA JUGA:Erick Thohir Sambangi KPK: Korupsi di BUMN Tak Bisa Dihilangkan, Tapi Bisa Ditekan

Ia menyebut bahwa efisiensi ini berpotensi menyelamatkan triliunan rupiah yang dapat dialihkan menjadi pendapatan negara.

"Pekerjaan rumah Danantara ini tentunya hanya akan bisa dilakukan apabila restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN dapat segera dilakukan. 

“Dengan demikian, jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai yang tersisa dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Meski Danantara masih menuai kritik dari sebagian kalangan, Asep meyakini bahwa pembuktian kinerja adalah satu-satunya cara untuk menjawab keraguan publik.

BACA JUGA:Tiga Tersangka Korupsi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Resmi Diserahkan ke Kejari Jaksel

Sumber: