Ekonom INDEF: Danantara Rawan Terjadi Dualisme

JAKARTA, DISWAY.ID - Selama beberapa waktu ini, resminya pembentukan dan kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) masih terus diperbincangkan oleh banyak pihak di mana ekonom INDEF ungkap Denantara rawan terjadi dualisme.

Pasalnya, struktur kepengurusan serta peralihan pengelolaan BUMN di bawah Danantara dinilai sebagai langkah yang memiliki risiko yang cukup besar.

Terkini, Danantara juga telah menunjuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai pengelola operasional Danantara. Ini ditandai dengan pengalihan kepemilikan saham dan pengelolaan seluruh BUMN ke PT BKI melalui skema inbreng.

BACA JUGA:Himapala Universitas Esa Unggul Gelar Acara Buka Bersama Bertema Lentera Ramadhan

BACA JUGA:Mudik Asyik di Terminal Pulogebang, Ada Bagi-Bagi Buku Anak Gratis

Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, keputusan ini justru memiliki banyak kelemahan.

"Ini sangat minim independensi dan tentu ini membawa persepsi yang negatif di publik dan di pasar, ditambah dengan nuansa politik dimana dua mantan Presiden yang bergabung dengan Danatara," jelas Andry dalam diskusi INDEF yang bertajuk "Danantara: Menuju Transformasi atau Ambisi Sentralisasi?", yang digelar secara daring pada Selasa 25 Maret 2025.

Selain itu, Andry juga menambahkan bahwa dengan bergabungnya Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ke dalam Danantara sebagai Holding Operasional juga berpotensi untuk terjadi Matahari Kembar dalam pengelolaan BUMN, atau tumpang tindih wewenang atau regulasi di antara dua Kementerian.

BACA JUGA:Giring Ganesha Ungkap Pesan Prabowo Subianto Sebelum Diangkat Jadi Wamen Kebudayaan RI

BACA JUGA:Kenal Lebih Dekat Prodi Kesehatan Masyarakat dan Peluang Kariernya

"Jadi BKI sebagai Holding Operasional berisiko untuk dualitas kepemimpinan antara Kementerian BUMN dengan Danantara," ucap Aryo.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto juga menyatakan bahwa daya saing institusi Danantara cenderung rendah, serta rawan untuk terjadi korupsi.

"Sehingga butuh kebijakan yang sangat hati-hati dan 'prudent' dalam investasi, agar terhindar dari risiko sistemik," ucap Eko.

BACA JUGA:Sesuai Target, Progres Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Capai 50 Persen

Sumber: