Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Minta KPK Segera Selesaikan Deretan Kasus Ini

JAKARTA, DISWAY.ID - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan.

Ia merinci, kasus pertama untuk dituntaskan KPK adalah dugaan korupsi gratifikasi pemberian kredit Bank Jawa Tengah periode 2014-2023.

BACA JUGA:KPK Sita 3 Vespa Senilai Rp1.5 Miliar di Kasus Korupsi LPEI

BACA JUGA:Tim Hukum PDIP Ungkap Sejumlah Kejanggalan KPK dalam Penyidikan Kasus Hasto Kristiyanto

Pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dijelaskan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi seperti mantan Direktur Bank Jawa Tengah Supriyanto, Direktur Asuransi ASKRIDA Hendro, Ketua Komisi D DPRD Alwin Basri, dan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Modusnya nasabah membayar premi ke asuransi AKRIDA dengan kesepakatan Bank Jawa Tengah mendapatkan cashback 15-16 persen, namun cashback dialihkan ke rekening pribadi dan dibagi-bagi ke operasional bank, pemegang saham, dan pengendali bank dengan presentase yang telah ditentukan, sehingga merugikan negara 100 miliar rupiah,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Zikri Putra Pratama dalam keterangan, Kamis, 9 Januari 2025.

Selanjutnya, kasus yang dituntut untuk segera diselesaikan KPK adalah dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah.

“Dalam persidangan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto disebutkan bahwa dana sebesar 500 ribu US dollar diduga dialihkan ke Pramono Anung dan Ganjar Pranowo,” ungkap Rizky.

Selanjutnya, kasus yang harus segera diselesaikan adalah soal korupsi yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari Batubara terkait penanganan dan bantuan sosial Covid-19 yang merugikan negara hingga 6,8 triliun rupiah. 

BACA JUGA:Hasto Janji Penuhi Panggilan KPK Pekan Depan, Taat Hukum dengan Kepala Tegak

Kasus itu pasalnya melibatkan beberapa perusahaan yang diduga merupakan milik mantan pimpinan Komisi III Herman Herry.

Kasus tindak pidana korupsi yang disoroti Koalisi Masyarakat Anti Korupsi juga menyasar ke Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Rizky meyakini Ahok saat menjabat Gubernur DKI terlibat kasus korupsi beberapa pengadaan lahan.

Pengadaan yang dimaksud adalah soal lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang merugikan negara mencapai 668 miliar rupiah dan pengadaan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang merugikan negara 191 miliar rupiah.

Sumber: