Kelahiran Danantara di Tengah Kontroversi, Jadi Motor Ekonomi atau Ladang Kepentingan Politik?

JAKARTA, DISWAY.ID – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) segera dibentuk, namun kelahirannya harus diawasi ketat, khususnya oleh DPR, agar tidak terjebak dalam permainan politik yang merugikan kepentingan bangsa.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memberikan peringatan keras terkait potensi pusaran kepentingan dalam tubuh Danantara.

Menurutnya, pengawalan yang ketat, bahkan oleh masyarakat, sangat diperlukan agar Danantara tidak berubah menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan dan uang.

BACA JUGA:Punya Dana Kelola Rp 14 Triliun, Danantara Siap Meluncur 24 Februari 2025 Ini

"Jangan sampai Danantara menjelma sebagai lembaga baru untuk ajang bagi-bagi kekuasaan dan uang," tegas Dedi saat diwawancarai wartawan pada Senin 17 Februari 2025. 

Dedi menganggap Danantara, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto, harus dikawal dengan penuh perhatian.

Sayang rasanya, kata Dedi, jika badan ini disusupi oleh oligarki dan justru tidak menjadi motor besar ekonomi, malah memperkaya segelintir orang dengan kepentingan pribadi.

Dedi pun mengusulkan beberapa langkah untuk menghindari hal tersebut. Langkah pertama adalah memastikan bahwa hanya kalangan profesional yang mengisi posisi direksi di Danantara.

BACA JUGA:Formappi Soroti Pembentukan Danantara, DPR Diminta Turun Tangan

Ia menekankan pentingnya larangan tumpang tindih jabatan pengelola Danantara dan menghindari keterkaitan dengan jaringan politik agar badan ini berdiri dengan profesional dan mandiri.

"Salah satu hal penting adalah larangan tumpang tindih jabatan pengelola Danantara, dan tidak memiliki relasi atau jaringan politik, sehingga Danantara berdiri secara profesional serta mandiri," kata Dedi.

Langkah kedua adalah memastikan bahwa Danantara terpisah dari kabinet pemerintah. Dedi menilai bahwa mimpi Prabowo untuk menjadikan Danantara sebagai lembaga sekelas Temasek, bahkan melampaui keberhasilan superholding milik Singapura tersebut, sangat mungkin terwujud asalkan dikelola secara independen.

Dedi menjelaskan, pengelolaan Temasek tidak terikat oleh birokrasi yang justru memperlambat laju pertumbuhannya.

BACA JUGA:Danantara Diyakini Dukung Ekonomi 8%, MPR: BUMN Tumbuh Sehat

Temasek fokus pada keuntungan untuk negara, bukan pada politik. Oleh karena itu, Dedi menegaskan bahwa Danantara harus terpisah dari kabinet, termasuk dari Kementerian BUMN, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Secara konkret, Danantara perlu terpisah dengan kabinet termasuk Kementerian BUMN, bertanggungjawab langsung pada Presiden," tegas Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti pentingnya agar direksi Danantara tidak memiliki jabatan lain. Dengan begitu, para pengelola akan lebih fokus pada tugasnya dan mencegah potensi konflik kepentingan.

"Dan tidak memiliki relasi atau jaringan politik, sehingga Danantara berdiri secara profesional serta mandiri," ungkap Dedi.

BACA JUGA:Danantara di Indonesia: Antara Harapan dan Ancaman

Namun, Dedi mengakui bahwa penerapan langkah-langkah tersebut tidak akan mudah. Meskipun demikian, ia percaya bahwa dengan upaya bersama, hal tersebut bisa diwujudkan.

Pengawalan ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci agar Danantara tidak jatuh ke dalam jebakan kepentingan politik yang akan merugikan masa depan ekonomi Indonesia.

Sumber: