Gerindra: Gagasan Koalisi Permanen Bukan Hal Baru, Tapi Genuine

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa gagasan untuk menjalin koalisi permanen, yang ditawarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebenarnya bukan hal baru.

Gagasan tersebut, menurut Muzani, selalu muncul setiap periode kepresidenan karena dianggap perlu untuk memperkuat kerja sama politik yang lebih mantap dan berjangka panjang.

"Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka, karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang," kata Muzani kepada wartawan, Selasa 18 Febuari 2025.

BACA JUGA:Danantara Diduga 'Menggarong' Uang Rakyat, Tagar #IndonesiaGelap Menggema di X: Benar Kata Anies!

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Brian Yuliarto Resmi Dilantik Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Brodjonegoro!

Adapun gagasan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat bersilaturahim dengan Koalisi Indonesia Maju di padepokan Garugayasa.

Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian politik dan kontinuitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Muzani menambahkan bahwa ide ini ditawarkan kepada koalisi, termasuk kepada para Ketua Umum partai.

Namun, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai implementasi gagasan tersebut.

BACA JUGA:Agnez Mo Ngadu ke Kementerian Hukum Soal Gugatan Hak Cipta dan Royalti, Diundang Menteri Supratman

BACA JUGA:Awal Mula Terjadinya Demo di MAN 2 Kota Bekasi, Dipicu Transparansi Anggaran!

"Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," paparnya.

Meski demikian, Muzani menilai gagasan koalisi permanen ini sangat baik dan diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan.

Terkait dengan kekhawatiran adanya pengawasan yang terlalu lemah akibat koalisi yang terlalu besar, Muzani menjelaskan bahwa fungsi check and balance tidak selalu harus berasal dari partai politik.

Sumber: