Transparansi Tidak Jelas, Ekonom Ungkap Risiko Kekuasaan Danantara

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pembentukkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara hingga kini masih terus menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Terkini, kekhawatiran ini semakin bertambah usai Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengangkat beberapa Menteri dan Wakil Menteri menjadi petinggi Danantara.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembanguan Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Psaalnya, banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. 

BACA JUGA:Harapan Puan Maharani atas Peluncuran Danantara: Semoga Jadi Penggerak Ekonomi Nasional

BACA JUGA:Intip Kekeyaan Rosan Roeslani Sang CEO Danantara, Punya Harta Rp 864 Miliar Tanpa Utang

"Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 24 Februari 2025.

Dalam konteks pengelolaan investasi negara, Achmad juga menambahkan bahwa independensi adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam kasus Danantara sendiri, lembaga tersebut dibentuk sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Hal ini menandakan adanya kekuasaan kelembagaan yang sangat besar, namun dengan pengawasan yang minim. 

BACA JUGA:Bantah Danantara Tak Bisa Diaudit oleh KPK dan BPK, Rosan: Tak Ada yang Kebal Hukum di Negara Ini!

BACA JUGA:Tak Bisa Sembarangan, Rosan Bakal Gandeng Tim Nasional dan Internasional untuk Seleksi Tim Danantara

"Dalam aturan kelembagaan yang ada, Danantara tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN pada umumnya. Bahkan, dalam Undang-Undang yang mengatur badan ini, disebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara tidak akan dianggap sebagai kerugian negara," jelas Achmad.

Menurut Achmad, ini juga membuka peluang bagi Danantara untuk dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas. Dalam hal ini, dirinya mencontohkan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mengguncang Malaysia. 

Dikethaui, 1MDB didirikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak sebagai badan investasi strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia. Namun, dalam praktiknya, lembaga ini menjadi ajang korupsi besar-besaran, dengan miliaran dolar hilang karena disalahgunakan oleh elite politik dan kroni-kroninya.

BACA JUGA:Meski Jadi CEO Danantara, Rosan Roeslani Tetap Jadi Menteri Investasi

BACA JUGA:Pelantikan Petinggi Danantara, Pengamat Sebut Ada Risiko Besar di Balik Rasa Optimisme

Sumber: