Pernah Dikudeta di Thailand Gegara Korupsi, Thaksin Shinawatra Kini Ditunjuk Jadi Penasihat Danantara

JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Penunjukkan Thaksin menjadi sorotan publik lantaran perjalanan politiknya penuh dengan kontroversi, tuduhan korupsi, serta ketegangan dengan berbagai elemen kekuatan politik Thailand.

BACA JUGA:Ini Susunan Kepengurusan Resmi Danantara, Siap Jalankan Peran Strategis

BACA JUGA:Rosan Roeslani: Pengurus Danantara Bukan Titipan, Sesuai Kapabilitas!

Lantas siapa Thaksin Shinawatra ini?

Thaksin Shinawatra adalah mantan perdana menteri Thailand yang menjabat dari 2001 hingga 2006. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang perwira polisi yang kemudian beralih menjadi pengusaha sukses di sektor telekomunikasi.

Sebagai politisi, Thaksin dikenal karena kebijakannya yang pro-rakyat, terutama untuk masyarakat pedesaan. Ia memperkenalkan program-program seperti layanan kesehatan universal dan kebijakan penciptaan lapangan kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Popularitasnya di kalangan masyarakat pedesaan membuat ia memenangkan pemilu dan menjadi perdana menteri.

Kebijakan ekonominya berhasil menurunkan kemiskinan nasional dari 21.3 persen menjadi 11.3 persen (2001-2006) dan melunasi utang ke IMF dua tahun lebih cepat.

BACA JUGA:Lengkap! Berikut Susunan Pengurus BPI Danantara di Bawah Kepemimpinan Rosan Roeslani, Ada Ray Dalio

Singkat cerita, pada tahun 2006, Thaksin dikudeta karena terkena dugaan korupsi dalam penjualan saham Shin Corporation kepada Temasek Holdings dari Singapura senilai 73 miliar baht (Rp 32 triliun).

Adapun Shin Corporation adalah perusahaan operator telepon seluler terbesar di Thailand yang didirikan oleh Thaksin.

Kontroversi ini bermula ketika saham keluarganya di Shin Corporation dijual ke Temasek Holdings Singapura pada 2006.

Penjualan ini menuai kritik keras karena dianggap menjual aset strategis nasional kepada pihak asing. Dalam kasus ini, Thaksin juga dituding menggunakan "nominee" atau nama pinjaman untuk menguasai saham perusahaan tersebut secara ilegal.

Sumber: