Pelantikan Petinggi Danantara, Pengamat Sebut Ada Risiko Besar di Balik Rasa Optimisme

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden melantik jajaran petinggi Danantara, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO, dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai CIO.

Pada Senin, 24 Februari 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta. 

Namun, meski dilatarbelakangi optimisme besar pemerintah, pembentukan Danantara justru memicu kontroversi. 

BACA JUGA:Istana: Mantan Presiden Bakal Ditunjuk Sebagai Dewan Penasihat Danantara

Sejumlah pihak, termasuk Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan kekhawatiran terkait independensi dan profesionalisme para petinggi lembaga ini.

"Susunan kepemimpinan Danantara menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait independensi dan profesionalisme mereka," ujar Achmad yang dihubungi Disway pada Senin 24 Februari 2025.

Dengan latar belakang kuat para petinggi yang berhubungan erat dengan politik dan bisnis, banyak yang khawatir Danantara akan lebih berfokus pada kepentingan elite tertentu ketimbang menjalankan mandat sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:Rosan Roeslani Jadi CEO Danantara, Pandu Sjahrir Jadi CIO dan Erick Thohir Jadi Ketua Dewan Pengawas

"Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan," tegas Achmad.

Lebih lanjut, aturan kelembagaan Danantara yang tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN lainnya, menambah potensi penyalahgunaan wewenang.

BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun

Tanpa pengawasan dari lembaga seperti DPR, BPK, atau KPK, transparansi pengelolaan uang negara menjadi sulit diakses publik.

"Tanpa sistem check and balances yang memadai, bisa saja Danantara dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa konsekuensi hukum yang jelas," tambah Achmad.

Risiko yang ditimbulkan dari struktur dan aturan yang ada membuat masa depan Danantara penuh tanda tanya.

Sumber: