Ini Dua Skema Utama Pemerintah Mendukung Pembiayaan Rumah untuk Wartawan

BACA JUGA:20 Ribu Rumah Subsidi untuk Guru, Maruarar: Wilayah Prioritas segera Ditentukan

Kemudian, Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan bahwa FLPP dibiayai melalui skema campuran: 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. 

Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

BACA JUGA: Serbu! DP Rumah Subsidi MBR di Kendal Hanya Rp 1 Juta, Segini Luasnya

BACA JUGA:Pengamat Sebut Masyarakat Lebih Butuh Layanan Transportasi Umum Dibanding Rumah Subsidi

"Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan," ujar Heri.

Program pembiayaan rumah untuk karyawan industri media menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus perluasan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

"KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita," tegas Heri.

BACA JUGA:Himperra Akan Bahas Rumah Subsidi Backlog dan Minta Hidupkan Kementerian Perumahan di Konggres ke-2

BACA JUGA:Wow! Nilai Kerugian Penipuan Tiket Konser Coldplay 'Ghisca Debora' Setara dengan Puluhan Unit Rumah Subsidi PUPR

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. 

Pemerintah tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

Sumber: