KPAD Sebut Program Wamil Dedi Mulyadi Perlu Kajian Mendalam

KPAD Sebut Program Wamil Dedi Mulyadi Perlu Kajian Mendalam

Batalyon Armed 7/155 GS tunggu arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk melaksanakan pendidikan karakter ala wajib militer bagi remaja yang kerap berbuat onar-Disway.id/Dimas Rafi-

BEKASI, DISWAY.ID - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) buka suara soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi perihal pendidikan ala wamil untuk remaja nakal. 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian mengatakan bahwa sebelum adanya kebijakan tersebut dirinya meminta untuk dilakukan tinjauan.

BACA JUGA:Yon Armed 7/155 GS Tunggu Arahan Kang Dedi Soal Wamil untuk Remaja yang Suka Buat Onar

BACA JUGA:Cak Imin Patahkan Aturan Vasektomi Dedi Mulyadi Sebagai Syarat Penerima Bansos: Ga Boleh Bikin Aturan Sendiri!

Terlebih, program yang digencarkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) harus ada perspektif dari segi psikologis para remaja.

“KPAD Kota Bekasi setuju sebenarnya ketika memang ini mampu outputnya adalah untuk kebaikan generasi kedepan, tapi mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa sebuah program dan terkait dengan pendidikan anak sedini mungkin perlu ada kajian yang lebih mendalam dari sebagian perspektif diantaranya psikologis,” terang Novrian di Bekasi pada Selasa, 6 Mei 2025.

Menurutnya, dengan adanya kajian sebelum menjalankan program agar para remaja kedepannya tidak menimbulkan masalah baru. 

BACA JUGA:Wali Kota Bekasi Setuju Ide Dedi Mulyadi Soal Pendidikan Ala Wamil Bagi Remaja Nakal

BACA JUGA:Hukum Vasektomi Menurut Islam yang Diusulkan Jadi Syarat Bansos, Dedi Mulyadi Tuai Kontroversi

“Namanya manusia seperti punya rasa sudah masuk wamil lalu badan makin kuat dan menilai mungkin karakter anak muda yang muncul seperti ingin merasa jadi jagoan karena merasa sudah kuat terlatih kuat terus mau melakukan kekerasan dan itu perlu ada kajian tersebut,” ungkapnya.

Dalam melakukan beberapa kajian, Novrian meminta untuk sejumlah stakeholder seperti, Dinas Pendidikan (Disdik) baik di tingkat daerah hingga pusat.

Dengan begitu, tidak ada lagi ada celah atau aspek yang memungkinan justru menimbulkan masalah baru.

“Perlu adanya kajian dari sudut pandang sosial bagaimana pola perilaku tingkah laku dan juga yang paling penting adalah melibatkan semua stakeholder duduk bareng jangan sampai ketika kita melakukan program yang bagus ternyata ada celah dan justru menjadi bumerang ke depannya,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads