Pengamat Politik Minta Prabowo Turun Langsung Sikapi Pengamanan Kejagung oleh TNI
Pengamat Politik Minta Prabowo Turun Langsung Sikapi Pengamanan Kejagung Oleh TNI-Tangkapan Layar YouTube-
JAKARTA, DISWAY.ID -- Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai pelibatan TNI dalam ranah keamanan kantor-kantor kejaksaan, tidak lagi bisa diselesaikan antar lembaga.
Namun, Ray Rangkuti mengatakan harus melibatkan presiden.
Ia menjelaskan hal itu dikarenakan pelibatan ini meliputi 3 instansi negara, yakni TNI, Kejaksaan dan kepolisian.
BACA JUGA:Prabowo Melawat ke Brunei Darussalam , Terima Penganugerahan Bintang Kebesaran Tertinggi
BACA JUGA:Temui Sultan Hassanal Bolkiah, Prabowo Bertolak ke Brunei Pagi Ini
3 lembaga negara inilah sebenarnya yang sedang terlibat, dan ketiganya berada di bawah presiden.
"Mengapa polisi dilihat sebagai bagian dari situasi ini? Jelas, karena pengamanan dan keamanan berada di bawah tanggungjawab polisi," kata Ray, Rabu, 14 Mei 2025.
Ia menilai permintaan kejaksaan kepada TNI untuk melakukan pengamanan kantor-kantor kejaksaan seolah mengabaikan kewenangan kepolisian.
Menurutnya, hal ini akan dapat membuat institusi kepolisian semakin tidak dipercaya.
"Dalam bahasa sederhana, kejaksaan saja tidak melibatkan polisi melakukan pengamanan kantor mereka, bagaimana masyarakat percaya pada polisi mampu melakukan pengamanan pada aset publik?," jelas dia.
BACA JUGA:Segini Besaran Gaji TNI Terbaru 2025, Mulai dari Tamtama hingga Perwira Tinggi Naik
BACA JUGA:Prabowo Dijadwalkan Hadiri Pembukaan Konferensi Parlemen OKI
Sementara itu, dia mengatakan pelibatan TNI ke ranah keamanan, sejatinya, harus melalui persetujuan presiden.
Sebab, hanya presiden yang diberi kewenangan untuk dapat menggerakan TNI untuk tugas-tugas yang bukan merupakan kewenangan mereka.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
