Sejarawan Khawatir Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jadi Alat Cuci Dosa Rezim

Hal senada diungkapkan oleh sejarawan sekaligus anggota AKSI, Asvi Warman Adam meminta agar pemerintah turut serta membahas soal 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Orde Baru dan Reformasi di dalam rancangan revisi ulang sejarah Indonesia.

“Itu sudah diakui oleh negara, sudah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu sudah terjadi dan negara menyesalkan hal itu. Ini juga tidak disinggung secara tuntas di dalam buku [draf] ini gitu. Jadi dihindari membicarakan ke-12 pelanggaran HAM berat itu gitu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

BACA JUGA:Apa Itu Rekening Dormant yang Diblokir PPATK? Simak Penjelasannya

BACA JUGA:Perkuat Pariwisata, Prabowo Sambut Baik Rute Baru Penerbangan Bangkok–Surabaya–Medan

“Proses pembentukan sejarah lewat kebijakan negara melawan impunitas dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM lebih baik ketimbang melakukan penggelapan sejarah lewat proyek politik penulisan ulang sejarah,” tambah Asvi.

Ia menilai proyek ambisius penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan ini juga tidak memenuhi kaidah sebagai suatu produksi ilmu pengetahuan sejarah.

Proyek ini hanya menghasilkan penggelapan sejarah bangsa.

"Penyebarluasannya akan berdampak luas bagi kesalahan berpikir generasi muda dan akan merugikan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara  ke depan,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

BACA JUGA:Menko PMK Pratikno Kawal Program Siswa Masuk Barak Militer di Jabar

BACA JUGA:Bertemu dengan PM Thailand, Prabowo Bahas Penipuan Online hingga Perdagangan Narkotika

“Sejarah bukanlah monumen tunggal yang bisa dipahat oleh satu kekuasaan, dihasilkan dari suatu proyek politik, yang diragukan akuntabilitas dan kredibilitas  metodenya,” sambung Asvi.

Sumber: