Alumni FKUI Minta Prabowo Copot Menkes, Sebut Kebijakan Kelewatan

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FK UI) Dr. dr. Wawan Mulyawan meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin.

"Sudah jelas (permintaan kami), ILUNI FKUI memohon kepada Bapan (Presiden RI) Prabowo untuk mengganti Menkes (BGS)," kata Wawan kepada awak media di Gedung FK UI Salemba, Jakarta Pusat, 20 Mei 2025.

Menurut pihaknya Budi sudah kelewatan dalam memutuskan suatu kebijakan, terutama berkaitan dengan sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.

BACA JUGA:Dulu Pahit dan Kuno, BRIN Dukung Khasiat Jamu Jadi Gaya Hidup Kekinian

BACA JUGA:Modantara Sebut Tuntutan Ojol Sangat Bergantung pada Realitas Ekonomi

Hal ini bermula dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai tidak mengakomodasi aspirasi dan keresahan para stakeholder di bidang kesehatan, khususnya tenaga kesehatan (nakes).

Padahal, para nakes telah bertemu dengan pihak Kemenkes, termasuk Budi, untuk membahas terkait penyusunan omnibus law kesehatan tersebut.

"Mohon maaf, (Kemenkes) hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kami bertemu langsung dengan Pak Menkes waktu itu, beraudiensi, dan kami paparkan revisi yang kami ajukan waktu itu. Namun, kami tidak melihat ada perubahan yang sesuai dengan yang kami harapkan," paparnya.

BACA JUGA:Sekali Main Saldo DANA Gratis Rp303.000 dari Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2025 bisa Cair, Ambil Sekarang Juga

BACA JUGA:Program Maggotin Dompet Dhuafa Bantu Warga Lampung Naikkan Omzet hingga Puluhan Juta

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah pengambilalihan kolegium dari sebelumnya di bawah organisasi profesi (IDI) kini menjadi di bawah kewenangan Kemenkes.

Hal ini dikhawatirkan mengugurkan independensi akademik serta menurunkan mutu pendidikan dokter karena terdapat kepentingan politik dalam penyusunan kebijakan dan kurikulumnya.

Tak berhenti di situ, dampak akhirnya yang paling dikhawatirkan adalah pengaruhnya kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada dokter yang pudar.

"Pelanggaran-pelanggaran maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah ke depannya, lalu nanti kompetensi dokter akan dipertanyakan, kepercayaan masyarakat kepada dokter juga dipertanyakan, pada akhirnya masyarakat akan dirugikan," tandasnya.

Sumber: