Program Pemerintah Makan Dana Triliunan, Ekonom Khawatirkan Nasib APBN

Program Pemerintah Makan Dana Triliunan, Ekonom Khawatirkan Nasib APBN-Istimewa-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Kendati Pemerintah sendiri terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 5 persen, pendapatan negara hingga April 2025 ini diketahui hanya baru mencapai Rp 810,5 triliun, atau sekitar 27 persen dari target tahunan.
Hal ini juga ditambah dengan tingkat belanja negara, yang telah mencapai angka Rp 620,3 triliun. Angka tersebut juga menciptakan defisit lebih dari Rp 100 triliun dalam empat bulan pertama saja.
BACA JUGA:Mimpi Segera Terwujud, Toprak Razgatlioglu Akan Pindah ke MotoGP 2026 Besama Pramac Yamaha
BACA JUGA:Kronologi WNI Tewas di Gurun Pasir saat Coba Masuk Makkah
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, tanpa desain anggaran baru yang mendalam, beban ini tidak akan tertangani.
“Ketika pengeluaran terus bertambah, maka transparansi dan partisipasi publik menjadi benteng pertahanan terakhir dari akuntabilitas,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Jumat 30 Mei 2025.
Di sisi lain, Achmad juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar gratis tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta.
BACA JUGA:Rumah BUMN Jadi Jembatan UMKM Lokal Promosikan Sambal Cita Rasa Khas Indonesia ke Mancanegara
BACA JUGA:Sedang Pemulihan Cedera, Sandy Walsh Dipastikan Absen Lawan Cina dan Jepang
Pasalnya, anggaran pendidikan memang tampak besar, yaitu sekitar Rp 724,3 triliun atau 20 persen. dari APBN.
Namun dari jumlah itu, realisasi anggaran hingga Februari baru menyentuh Rp 76,4 triliun. Dengan kata lain, belanja pendidikan pun belum sepadan dengan ambisi kebijakan.
“Dengan kata lain, belanja pendidikan pun belum sepadan dengan ambisi kebijakan. Hitungan awal menunjukkan bahwa setidaknya dibutuhkan tambahan Rp1,3 triliun untuk menanggung biaya pendidikan siswa SD dan SMP di sekolah swasta,” jelas Achmad.
“Dan itu belum mencakup operasional, peningkatan kualitas, insentif guru, dan rehabilitasi infrastruktur,” tambahnya.
BACA JUGA:NIK KTP DAN Nama Kamu Terdaftar Jadi Penerima Bansos BLT BBM 2025, Cek Syarat dan Besaran Dana!
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: