Aktivis Greenpeace Diseret dan Diusir dari Indonesia Critical Minerals di Hotel Pullman Buntut Protes Tambang Nikel Raja Ampat

Greenpeace Indonesia dalam laporannya menyebutkan bahwa aktivitas tambang telah terjadi di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran—tiga pulau kecil yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Analisis terbaru mereka menunjukkan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami telah dibabat, memicu limpasan tanah yang mengancam terumbu karang dan ekosistem laut Raja Ampat.

BACA JUGA:RESMI! Seluruh Moda Transportasi di Indonesia Dapat Diskon Mulai Hari Ini, Rabu 4 Juni 2025

Aksi Greenpeace ini menjadi tamparan keras terhadap narasi resmi pemerintah dan industri tentang hilirisasi nikel demi transisi energi.

Di balik wacana kendaraan listrik ramah lingkungan, tersimpan realitas bahwa proses ekstraksi dan pemurnian nikel masih menggantungkan diri pada energi kotor seperti PLTU batu bara captive, serta menimbulkan kerusakan ekologis skala besar.

“Ironis ketika mobil listrik digadang-gadang sebagai solusi iklim, tapi bahan bakunya justru memperparah krisis lingkungan di daerah kami,” kata Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

“Kita menyebut ini sebagai transisi energi berkeadilan. Tapi di lapangan, keadilan itu tidak pernah sampai ke masyarakat adat dan lokal.”

BACA JUGA:Bansos PKH dan BPNT Juni Kapan Cair? Cek Besarannya Pakai NIK KTP

Dibungkam di Forum Elit

Indonesia Critical Minerals Conference 2025 adalah forum prestisius yang dihadiri pejabat tinggi negara, pengusaha tambang, dan pemodal global.

Namun ruang ini ternyata tidak memberi tempat bagi suara-suara yang menolak industrialisasi nikel secara membabi buta.

Aksi damai Greenpeace justru dibalas dengan pengusiran dan intimidasi.

“Ini bentuk pembungkaman,” tegas salah satu aktivis Greenpeace yang enggan disebutkan namanya.

“Kami datang membawa pesan damai. Tapi ditanggapi seolah kami ancaman. Padahal yang seharusnya jadi ancaman adalah perusahaan-perusahaan tambang yang merusak tanah dan air kami.”

Peristiwa ini mengundang pertanyaan serius tentang ruang demokrasi, partisipasi publik, dan keberpihakan negara dalam isu lingkungan.

Ketika suara dari akar rumput tak diberi ruang dalam forum resmi, maka risiko konflik sosial dan kerusakan ekologis makin besar.

Sumber: